Dugaan Korupsi Pemprov Malut, Suap Dua Staf PT Nusa Halmahera Mineral Dipanggil KPK

Dua staf PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, hari ini, Selasa (5/3/2024), dua staf PT NHM itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Malut non aktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK) dkk.

"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali kepada wartawan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (5/3).

Kedua orang staf PT NHM yang dipanggil, yakni Aida, dan Mustakhim Hamzah.

Dalam perkara ini, 4 orang dari pihak pemberi suap diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (6/3). Keempatnya adalah Stevi Thomas (ST) selaku swasta, Kristian Wuisan (KW) selaku swasta, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut, dan Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut.

Sementara itu, tiga orang pihak penerima suap hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Ketiganya adalah, Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), dan Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan.

Dalam perkaranya, Abdul Ghani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan. Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul Ghani kemudian memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Malut.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, Abdul Ghani kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, Abdul Ghani juga sepakat dan meminta Adnan, Daud dan Ridwan untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan.

Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi Abdul Ghani berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Selain itu, Abdul Ghani juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Malut untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Malut.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu Kristian. Selain itu, Stevi juga telah memberikan uang kepada Abdul Ghani melalui Ramadhan untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.