Dua Demonstran PMII Di KPK Yang Diamankan Polisi Sudah Bebas

RMOLSumut Sedikitnya dua orang peserta aksi demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diamankan aparat kepolisian sudah bebas.

Dua orang itu ialah Ivan dari Universitas Ibnu Khaldun PMII Cabang Jakarta Timur dan Pengurus PB PMII, Zainal pun turut diamankan polisi. 

Diketahui, demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor KPK ini berujung ricuh.

"Dua orang yang diamankan udah bebas. Selesai negosiasi dengan polisi," kata PB PMII Biro Advokasi Abdul Rozaq saat dikonfirmasi, Jumat (20/9) malam. 

Masa sempat ricuh lantaran sempat ada aksi lempar telur busuk ke arah gedung KPK. Selain itu, massa juga melakukan aksi bakar ban.

Koordinator Aksi Nasional PMII, Syarif Hidayatullah dalam orasinya menyatakan pihaknya mendukung penuh revisi UU KPK. Selain itu, PMII juga meminta presiden segera melantik pimpinan KPK terpilih Irjen Firli dan empat orang lainnya. 

"Kami dari PB PMII menyatakan sikap meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK, dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR," demikian Syarif.[top]


RMOLSumut Sedikitnya dua orang peserta aksi demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diamankan aparat kepolisian sudah bebas.

Dua orang itu ialah Ivan dari Universitas Ibnu Khaldun PMII Cabang Jakarta Timur dan Pengurus PB PMII, Zainal pun turut diamankan polisi. 

Diketahui, demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor KPK ini berujung ricuh.

"Dua orang yang diamankan udah bebas. Selesai negosiasi dengan polisi," kata PB PMII Biro Advokasi Abdul Rozaq saat dikonfirmasi, Jumat (20/9) malam. 

Masa sempat ricuh lantaran sempat ada aksi lempar telur busuk ke arah gedung KPK. Selain itu, massa juga melakukan aksi bakar ban.

Koordinator Aksi Nasional PMII, Syarif Hidayatullah dalam orasinya menyatakan pihaknya mendukung penuh revisi UU KPK. Selain itu, PMII juga meminta presiden segera melantik pimpinan KPK terpilih Irjen Firli dan empat orang lainnya. 

"Kami dari PB PMII menyatakan sikap meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK, dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR," demikian Syarif.[top]