DPRD Sumut Bentuk Pansus Bahas Pencemaran Danau Toba

Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Danau Toba. Hal ini mereka lakukan mengingat banyaknya persoalan yang terjadi di Danau Toba mulai dari pencemaran dan berbagai aktifitas lain yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam menjadikan danau tersebut sebagai destinasi wisata.

"Soal Pansus, Komisi B akan mendorong pembentukan Pansus agar semua bisa dibahas, tidak hanya mengenai pencemaran lingkungannya," ujar Ketua Komisi B, Robi Anangga saat menerima perwakilan dari massa Aliansi Peduli Danau Toba di Gedung DPRD Sumut, Senin (18/2/2019).

Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar. Richard bahkan meminta seluruh Keramba Jaring Apung (KJA) dihapuskan dari Danau Toba agar tidak ada lagi pencemaran.

"Dalam waktu dekat ini juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan yang diduga membuang limbah ke Danau Toba serta stakeholder terkait se-kawasan Danau Toba," ungkapnya.

Sementara anggota Komisi A Sarma Hutajulu berharap Pansus ini dapat terwujud agar Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dapat terwujud.

"Pengalaman kita di tahun pertama periode ini, Pansus Danau Toba sudah kita usulkan. Tapi kandas di Komisi D. Akhirnya lahir Pansus yang lebih luas soal lingkungan hidup. Saya kira ini momentum yang harus kita sikapi supaya Pansus Danau Toba ini bisa kita clearkan. Agar soal pencemaran, perampasan tanah dan lain-lain, bisa kita bicarakan secara holistik," ungkapnya.


Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Danau Toba. Hal ini mereka lakukan mengingat banyaknya persoalan yang terjadi di Danau Toba mulai dari pencemaran dan berbagai aktifitas lain yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam menjadikan danau tersebut sebagai destinasi wisata.

"Soal Pansus, Komisi B akan mendorong pembentukan Pansus agar semua bisa dibahas, tidak hanya mengenai pencemaran lingkungannya," ujar Ketua Komisi B, Robi Anangga saat menerima perwakilan dari massa Aliansi Peduli Danau Toba di Gedung DPRD Sumut, Senin (18/2/2019).

Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar. Richard bahkan meminta seluruh Keramba Jaring Apung (KJA) dihapuskan dari Danau Toba agar tidak ada lagi pencemaran.

"Dalam waktu dekat ini juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan yang diduga membuang limbah ke Danau Toba serta stakeholder terkait se-kawasan Danau Toba," ungkapnya.

Sementara anggota Komisi A Sarma Hutajulu berharap Pansus ini dapat terwujud agar Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dapat terwujud.

"Pengalaman kita di tahun pertama periode ini, Pansus Danau Toba sudah kita usulkan. Tapi kandas di Komisi D. Akhirnya lahir Pansus yang lebih luas soal lingkungan hidup. Saya kira ini momentum yang harus kita sikapi supaya Pansus Danau Toba ini bisa kita clearkan. Agar soal pencemaran, perampasan tanah dan lain-lain, bisa kita bicarakan secara holistik," ungkapnya.