DPRD Medan: Warga Harus Proaktif Jemput Program Penanggulangan Kemiskinan

Masyarakat diminta proaktif jemput program Pemkot Medan, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Sebab, Pemkot Medan telah banyak meluncurkan berbagai program dalam menanggulangi kemiskinan kota.

Masyarakat Medan diminta proaktif jemput program Pemkot Medan itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mulia Syahputra Nasution, menjawab wartawan di Medan, Senin (29/1/2024).

Di antara program-program itu, kata Mulia, ada pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Pada bidang kesehatan, sebut Mulia, Pemkot Medan pada 1 Desember 2022 telah meluncurkan program Universal Health Covarage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKBM). “Sejak saat itu, persoalan kesehatan seluruh warga Kota Medan sudah tuntas. Artinya, urusan kesehatan warga Kota Medan telah dijamin oleh Pemkot Medan,” katanya.

Untuk memperkuat program tersebut, sambung anggota Komisi III itu, Pemkot Medan bersama DPRD telah mengalokasikan anggarannya pada APBD Kota Medan. “Pada tahun anggaran 2022 dialokasikan sekitar Rp247 miliar, tahun 2023 sebesar Rp247 miliar dan tahun 2024 kembali dialokasikan sebesar Rp270 miliar. Semua ini untuk membayar kesehatan warga Kota Medan ke BPJS Kesehatan,” katanya. Pada bidang pendidikan, tambah legislator dari Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu, Pemkot Medan melalui program BSM (Bantuan Siswa Miskin) memberikan bantuan kepada warga tidak mampu.

“Untuk tingkat SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu/tahun dan SMP Rp750 ribu/tahun. Untuk tahun 2024, bantuan tersebut kembali di anggarkan bagi 55.000 siswa tidak mampu di Kota Medan, dengan rincian tingkat SD sebanyak 30.000 siswa dan tingkat SMP 25.000 siswa,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Mulia, pada tahun 2024 Pemkot Medan mengalokasikan anggaran pendidikan bagi anak putus sekolah. “Artinya, anak yang pendidikannya putus atau tidak sekolah lagi karena ketiadaan biaya, akan di sekolah-kan lagi. Dan telah terdata sekitar 1.537 orang,” ujarnya.

Pada bidang sosial, kata Mulia, ada namanya bantuan Lansia tunggal. “Pada tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk 1.500 Lansia. Dan tahun 2024 ini di tambah menjadi 2.000 orang Lansia,” katanya.

Untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan itu, baik bantuan pusat maupun daerah, sebut Mulia, harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Artinya, harus masuk DTKS. Kalau tidak masuk, tidak bisa mendapatkan apa-apa,” ujarnya.

Semua itu, kata Mulia, menjadi bukti wujud kepedulian Pemkot terhadap warga Kota Medan melalui kolaborasi bersama DPRD dalam mengalokasikan anggarannya. “Ini menjadi bukti Pemkot Medan hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya, masyarakat jangan hanya menunggu, tetapi harus jemput bola,” pinta Mulia.