DPRD Medan Sayangkan Menaker Hentikan Bantuan Subsidi Upah Pekerja

Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto/RMOLSumut
Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto/RMOLSumut

Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan yang menghentikan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pekerja terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021 sangat disayangkan oleh kalangan anggota dewan di Kota Medan.


Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto mengatakan kebijakan ini kurang tepat mengingat bantuan tersebut masih sangat dibutuhkan di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Memang bantuan yang diterima tidak besar (Rp600 ribu, red), tapi sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kita minta pemerintah pusat tinjau kembali kebijakan ini sampai kondisi ekonomi kita benar-benar pulih," katanya kepada wartawan, Selasa (2/2).

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Butong ini tidak menafikan manfaat BSU tersebut ketika sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab, bantuan itu menumbuhkan daya beli di tengah ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil produksi yang katanya rentan terkontaminasi Virus Corona.

"Banyak dampak dari pandemi Covid-19 ini. Produksi meningkat tapi daya beli menurun karena kecurigaan masyarakat bisa terpapar Corona dari barang yang mereka beli. Ini kan jadi masalah baru bagi pemerintah. Bisa nggak dibayangkan berapa banyak pekerja yang akan kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Makanya bantuan-bantuan seperti BSU atau BLT yang bisa menyelamatkan," ujarnya. 

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan berharap, pemerintah pusat mengkaji ulang penghentian setiap program-program bantuan yang telah mereka jalankan demi keberlangsungan hidup orang banyak sesuai dengan Sila ke-Lima Pancasila yang bunyinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Saya percaya, suatu saat nanti kita menjadi bangsa yang besar dan mapan secara ekonomi, pembangunan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata," pungkasnya.

Untuk diketahui, Menaker Ida Fauziyah menyebut di tahun ini pemerintah tidak mengalokasikan dana BSU atau BLT dalam APBN 2021. Pihaknya pun masih melihat situasi dan kondisi ekonomi ke depan. 

Namun, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah juga sudah dan terus melakukan berbagai program. Salah satunya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul agar bisa menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).