Program unggulan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Gotong Royong dan Sapa Warga, menuai sorotan dari DPRD Medan. Legislator mempertanyakan kejelasan sumber anggaran, dasar pelaksanaan hingga urgensi kegiatan yang rutin digelar setiap pekan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs Godfried Effendi Lubis MM, menegaskan bahwa hingga pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2027, pihaknya belum menemukan nomenklatur anggaran yang secara jelas mengakomodasi kegiatan Sapa Warga.
"Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya," ujar Godfried di Medan, Kamis, 19 November 2026.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan ini menjelaskan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), pihak Pemerintah Kota Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai belum mampu memberikan penjelasan memadai mengenai sumber pembiayaan setiap kegiatan Sapa Warga.
Ia juga mengingatkan agar pembiayaan kegiatan tersebut tidak justru dibebankan kepada camat, lurah maupun kepala lingkungan (kepling).
"Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan," tegasnya.
Tak hanya persoalan anggaran, Godfried turut mempertanyakan pola pelaksanaan Sapa Warga yang beberapa kali digelar pada malam hari. Ia juga menyoroti keterlibatan salah satu fraksi DPRD Medan dalam kegiatan tersebut.
"Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan," kritiknya.
Menurut Godfried, apabila Sapa Warga merupakan program resmi Pemerintah Kota Medan, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh unsur DPRD secara proporsional.
Sebab, DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Atas persoalan tersebut, Godfried mendesak Wali Kota Medan Rico Waas memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai sumber pembiayaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan program Sapa Warga.
"Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan," ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki dasar hukum, nomenklatur anggaran yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya," pungkas Godfried.
