DPRD Medan Minta Walikota Evaluasi ASN Bermental Mafia Bangunan

Anggota DPRD Medan meninjau salah satu lokasi pembangunan perumahan di Medan/RMOLSumut
Anggota DPRD Medan meninjau salah satu lokasi pembangunan perumahan di Medan/RMOLSumut

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak meminta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution segera melakukan evaluasi terhadap oknum Aparat Sipil Negara (ASN) Pemko Medan yang bermental "mafia bangunan" dan pungutan liar (pungli). Paul mensinyalir terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan miliaran rupiah setiap tahunnya dari sektor retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). 


Tudingan Paul Simanjuntak sangat mendasar, ketika Komisi IV DPRD Medan diantaranya Drs Daniel Pinem, Sukamto SE, Dame Duma Sari Hutagalung dan Edwin Sugesti Nasution melakukan peninjauan ke lapangan di wilayah Kota Medan, Senin (1/3/2021) menemukan sejumlah bangunan megah tanpa memiliki SIMB.

Parahnya, bangunan yang tidak memiliki SIMB itu mulus berdiri tanpa ada tindakan dari Dinas terkait maupun Lurah dan Kepling. Bahkan, bangunan yang sudah pernah ditindak "bongkar cantik" malah kembali dibangun tanpa revisi SIMB. "Itu kan pelecehan terhadap Pemko Medan," sebut Paul.

Menurut Paul MA Simanjuntak kepada wartawan disela sela peninjauan menyampaikan harapannya agar ada keseriusan Walikota Medan Bobby Nasution menindak bawahannya yang bekerja tidak becus. 

"Saat ini bangunan menyimpang menjamur di Kota Medan tanpa ada tindakan tegas. Bangunan menyalah sengaja "dipelihara" untuk kepentingan prilibadi oknum," sebut Paul dengan nada kesal. 

Sama halnya dengan tudingan yang disampaikan Daniel Pinem, petugas ASN di Satuan Pol PP Kota Medan, Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Lurah dan Kepling adanya pembiaran bangunan menyalah tanpa SIMB dan melanggar estetika kota. 

"Perlu dilakukan evaluasi jabatan bagi yang bermental pungli di Dinas jajaran Pemko Medan. Bangunan tanpa izin tetap berdiri dan ada kesan pembiaran," ujar Daniel.

Begitu juga dengan yang disampaikan anggota Komisi Sukamto, menyebut kinerja Dinas PKPPR  dan Satpol PP Kota Medan tidak maksimal mengawasi pembangunan  agar terhindar pelanggaran estetika kota. Pada hal kelemahan pengawasan sangat berdampak terhadap kebocoran PAD.

"Terbukti , banyak oknum yang bermental pungli untuk memperkaya diri sendiri. Pejabatnya bukan serius menata kota Medan dan peningkatkan PAD. Hal ini harus disikapi Walikota," ujar Sukamto.

Adapun sejumlah bangunan yang ditinjau terbukti melakukan pelanggaran seperti bangunan di Jl PWS No 15 Gg Budiman Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah. Bangunan berdiri mulus kendati melanggar aturan yakni izin 1 unit dibangun 3. 

Penyimpangan lain juga terlihat dengan pelanggaran roilen 1,5 meter di depan hingga kandas ke parit.

Bukan itu saja, peninjauan dilanjutkan ke  ke Jl Bambu. Bangunan izin RTT 5 unit namun dirubah menjadi gedung pertemuan sekolah. Selain itu juga pelanggaran roilen depan 4 meter bahkan tidak memiliki gang kebakaran.

Sama halnya bangunan di Jl Kapten Muktar Basri. Bangunan disebut dijadikan koskosan melanggar izin seperti peruntukan dan jumlah lantai. 

Peninjauan berlanjut ke bangunan Jl Bayangkara, Jl Tuasan Kel Sdorejo Hilir. Bangunan milik Amin perumahan Tuasan Homey memiliki Izin 5 namun dibangun 8 

Sama halnya bangunan di Jalan Ambai, Izin 4 namun dibangun 6. Begitu juga pelanggaran roilen 4 meter di depan. Berlanjut meninjau bangunan ke RS Imelda dan perumahan Madio Santoso. Bangunan ruko di Jl Perbatasan/Lubuk Raya. Bangunan gudang Jl Metal Raya Gg Keluarga perbatasan Kel Tanjung Mulia Hilir. Bangunan perumahan Jl Mesjid Taufiq, izin 4 unit dibangun 8.