Diyakini Kooperatif, KPK Sangat Butuh Keterangan Cak Imin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat membutuhkan keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melalui pemeriksaan.

Keterangan Cak Imin, dibutuhkan agar memperjelas perbuatan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tidak hanya Cak Imin, seluruh saksi yang dipanggil tim penyidik sangat dibutuhkan keterangannya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka.

"Kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9/2023).

Ali meyakini, Cak Imin akan kooperatif hadir pada agenda pemeriksaan berikutnya yang rencananya akan dilakukan pada pekan depan. Mengingat pada hari ini, Cak Imin tidak bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik karena ada kegiatan lain di luar kota.

"Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir, terbukti hari ini juga mengonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK. Cuma karena ini persoalan waktu," pungkas Ali.

KPK secara resmi mengumumkan penyidikan perkara ini pada Senin (21/8). Namun, KPK belum menyampaikan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, maupun uraian perbuatannya. Yang pasti, perkara ini terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurniadi.

Terakhir, pensiunan PNS, Reyna Usman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali dan juga menjadi Caleg PKB Dapil Gorontalo nomor urut 1. Dalam perkara ini, Reyna Usman ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.