Diskusi TV Digital, IKO FISIP UMSU Hadirkan KPI Pusat

Dalam rangka mengikuti dan membahas perkembangan televisi (TV) digital yang sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Prodi IKO FISIP UMSU) menggelar Kuliah Umum dengan menghadirkan Amin Shabana, S.Sos, M.Si, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Kegiatan bertema “Membangun Ekosistem Penyiaran Digital Pasca-ASO” digelar di Aula FISIP UMSU, Rabu (26/7).

Kuliah umum yang diikuti dengan antusias ratusan mahasiswa langsung dikoordinir Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Akhyar Anshori, M. IKom dan Sek Prodi Faizal Hamzah Lubis, M.IKom. Selain dihadiri Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, WD 1 Dr. Abrar Adhani dan WD 3 Hj. Yurisna Tanjung M.AP, kegiatan juga diikuti Wakil Rektor 3 UMSU Dr. Rudianto, M.Si yang berkesempatan menyampaikan arahan dan bimbingan.

“Prodi Komunikasi memang sengaja menggagas kuliah umum dengan tema ini. Selain karena sesuai dengan perkembangan media komunikasi, terkhusus televisi, tema ini sangat pas untuk mahasiswa lebih-lebih kepada mereka yang konsen di bidang konsentrasi penyiaran atau broadcasting,” jelas Akhyar Anshori.

WR 3 UMSU dalam sambutannya menyampaikan kuliah umum yang membahas perkembangan pertelevisian seperti ini layak dan harus diikuti. Segala hal yang menyangkut televisi, baik itu teknologinya, isi atau konten siarannya, pengelolaannya, hingga pengawasan isi sarannya harus dipelajari dan dikuasai.

“Tapi bukan itu saja, kegiatan seperti ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk membangun jejaring. Manfaatkan kedatangan komisioner KPI Pusat ke kampus kita ini, termasuk para staf dan rombongannya. Gali ilmu dan pengalamannya dan jalin perkawanan. Ini juga nantinya akan sangat banyak membantu ke depan,” paparnya.

Amin Shabana, selaku Komisioner KPI Pusat dalam kuliah umumnya memaparkan beberapa manfaat dari migrasi atau perpindahan televisi dari analog ke digital. Manfaat bagi televisi untuk efisiensi dan operation cost. Bagi pemirsa akan mendapatkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Bagi negara bermanfaat dalam hal digital deviden. Bagi masyarakat membuka peluang usaha, membangun kreatifitas dalam content creator, dan menjadikan masyarakat bukan hanya objek/penonton.

Didampingi Andi Andrianto, Litbang KPI Pusat, Amin Shabana melanjutkan sesuai hasil kajian Boston Consulting Group, beberapa peluang bisnis digital yang muncul dari migrasi ini, yakni adanya penambahan 181 ribu kegiatan usaha baru, penambahan 232 ribu lapangan pekerjaan baru. Selain itu, sebesar Rp 77 T peningkatan pendapatan negara dalam bentuk Pajak dan PNBP, dan sebesar Rp 443.8 T peningkatan kontribusi pada PDB Nasional.

Untuk menyikapinya, lanjut Amin Shabana, KPI Pusat sudah mengeluarkan arah kebijakan pembangunan ekosistem penyiaran, misalnya melakukkan kajian & riset indeks terhadap perkembangan konten penyiaran, kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti lembaga penyiaran, Rumah Produksi/PH, Lembaga Periklanan dan BPS, kemudian mendorong penguatan kelembagaan KPI melalui Revisi UU Penyiaran. 

“Kami juga akan memberikan sanksi, penghargaan, dan pembinaan. Termasuk juga literasi media dan  Bimtek SDM penyiaran TV dan Radio,” ujarnya.