Diskominfo Sumut Dorong Terbentuknya KIM di Madina

Plt Kadiskominfo Sumut, Azis Batubara/RMOLSumut
Plt Kadiskominfo Sumut, Azis Batubara/RMOLSumut

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memperoleh akses informasi, sehingga dapat ikut berperan serta dalam pembangunan.


Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut menggelar sosialisasi dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Madina, sebagai upaya mendorong terbentuknya dan memperkuat keberadaan kelompok tersebut.

“KIM ini dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang mendorong motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Plt Kepala Diskominfo Sumut Abdul Azis Batubara, saat melakukan sosialisasi KIM di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Kamis (14/10).

Lebih lanjut dikatakan Azis, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat.

Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, sesuai amanat Permen Kominfo tersebut, pemerintah perlu melakukan capacity building pada KIM, sehingga KIM sebagai agen informasi pemerintah, bukan hanya mampu menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi.

“Tentunya keberadaan KIM ini juga kita harapkan mampu meng-cross check dan mengklarifikasi informasi serta mampu membuat dan menyebarkan konten digital secara kreatif,” papar Azis.

Selain itu, kata Azis, keberadaan KIM ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yakni membangun desa, menata kota. “Ini merupakan bentuk konkret kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dengan membangun KIM, diharapkan dapat terbangun dialog dan diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah blankspot yang jauh jangkauannya, namun masyarakat masih dapat mengakses informasi,” kata Azis.

Wakil Bupati Madina Atikah Azmi Utammi Nasution dalam sambutannya mengapresiasi terpilihnya Kabupaten Madina sebagai lokasi kegiatan sosialisasi KIM. “Ini menjadi momentum bagi kami agar termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Atikah, KIM sangat strategis untuk membantu pengelolaan informasi di kalangan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina akan berupaya untuk menguatkan keberadaan KIM.

“Pemkab Madina akan berupaya mendayagunakan KIM sebagai mitra dalam pemberdayaan program atau kegiatan kecamatan seperti program penanggulangan kemiskinan, pengembangan UMKM dan koperasi serta pengembangan seni dan budaya,” kata Atikah.

Selain itu, katanya, Pemkab Madina juga akan terus mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai media diseminasi informasi, karena ini sejalan dengan visi Pemkab Madina yakni akselerasi Pemkab menuju Madina yang mandiri, kompetitif, berkeadilan dan bermartabat.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Madina M Sahnan Pasaribu dan masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Yasirun Azzaqirot dengan narasumber Kasi Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Rahmad Saleh Daulay, dan Kasi e-Government Diskominfo Madina Zulkifli.

Dalam paparannya, Rahmad mengatakan, KIM adalah Kelompok Masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya. “KIM dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif, mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah,” katanya.

Adapun fungsi dari pembentukan KIM ini yakni, sebagai wahana informasi, mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa, serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat juga sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. “Kami sangat mendorong terbentuknya KIM di Kabupaten Madina, sebab berdasarkan data dari 23 kecamatan yang ada di Madina hingga saat ini belum ada yang memiliki KIM,” ujar Rahmad.