Direktur JaDI Sumut: Jangan Bangun 'Gerakan Curiga' Nasional

Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara, Nazir Salim Manik mendesak agar seluruh pihak menghentikan narasi-narasi kecurigaan terhadap seluruh proses yang sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya mengingat narasi-narasi kecurigaan tersebut tetap membuka celah perpecahan ditengah masyarakat.

"Sekarang berkembang narasi-narasi wasangka bahwa kesalahan yang terjadi itu terorganisir, massif. Itu debateable-lah. Tapi kita juga kan harus melihat ada sisi manusiawi yang dapat memicu kesalahan itu, misalnya kelelahan yang tinggi dapat mengurangi konsentrasi petugas," katanya, Rabu (24/4/2019).

Nazir menjelaskan, kehadiran para pihak yang berkepentingan dalam setiap proses perhitungan suara menjadi salah satu hal teknis yang diharapkan dapat meminimalisir kesalahan tersebut. Artinya berbagai perbedaan data tentu dapat langsung diuji saat itu juga.

"Nah jika ada ketidakpuasan, tentu ada jalurnya. Kalau penyelenggara yang dinilai melanggar aturan ada DKPP, kalau dinilai ada kecurangan oleh penyelenggara ada Bawaslu, jangan dibawa ke ranah publik," ujarnya.

Menurut mantan anggota KPU Sumut ini, tindakan para elit politik membawa berbagai ketidakpuasan ini ke ranah konsumsi publik merupakan hal yang tidak bijak. Sebab daya nalar publik dalam menyikapi informasi berbau politis sangat berbeda-beda. Ironisnya hal ini biasanya akan semakin runyam karena kerap ditambahkan dengan upaya-upaya untuk menggiring ketidakpercayaan terhadap hasil yang ada karena bentuk kekecewaan atas data perolehan suara di lapangan.

"Masing-masing pihak mengklaim data mereka sah saja. Yang repot itu kalau menyebut data orang lain salah, dan membangun narasi kecurigaan atas data orang lain. Mari hargai proses yang sedang berlangsung dan jangan dibangun gerakan curiga nasional," pungkasnya.


Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara, Nazir Salim Manik mendesak agar seluruh pihak menghentikan narasi-narasi kecurigaan terhadap seluruh proses yang sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya mengingat narasi-narasi kecurigaan tersebut tetap membuka celah perpecahan ditengah masyarakat.

"Sekarang berkembang narasi-narasi wasangka bahwa kesalahan yang terjadi itu terorganisir, massif. Itu debateable-lah. Tapi kita juga kan harus melihat ada sisi manusiawi yang dapat memicu kesalahan itu, misalnya kelelahan yang tinggi dapat mengurangi konsentrasi petugas," katanya, Rabu (24/4/2019).

Nazir menjelaskan, kehadiran para pihak yang berkepentingan dalam setiap proses perhitungan suara menjadi salah satu hal teknis yang diharapkan dapat meminimalisir kesalahan tersebut. Artinya berbagai perbedaan data tentu dapat langsung diuji saat itu juga.

"Nah jika ada ketidakpuasan, tentu ada jalurnya. Kalau penyelenggara yang dinilai melanggar aturan ada DKPP, kalau dinilai ada kecurangan oleh penyelenggara ada Bawaslu, jangan dibawa ke ranah publik," ujarnya.

Menurut mantan anggota KPU Sumut ini, tindakan para elit politik membawa berbagai ketidakpuasan ini ke ranah konsumsi publik merupakan hal yang tidak bijak. Sebab daya nalar publik dalam menyikapi informasi berbau politis sangat berbeda-beda. Ironisnya hal ini biasanya akan semakin runyam karena kerap ditambahkan dengan upaya-upaya untuk menggiring ketidakpercayaan terhadap hasil yang ada karena bentuk kekecewaan atas data perolehan suara di lapangan.

"Masing-masing pihak mengklaim data mereka sah saja. Yang repot itu kalau menyebut data orang lain salah, dan membangun narasi kecurigaan atas data orang lain. Mari hargai proses yang sedang berlangsung dan jangan dibangun gerakan curiga nasional," pungkasnya.