Direktur JaDI Sumut: Framing Isu Di Medsos Sangat Mengkhawatirkan Jelang Pemilu 2019

Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara, Nazir Salim Manik mengatakan pengemasan (framing) isu politik lewat media sosial saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini menurutnya dapat dilihat dari berbagai perbincangan yang muncul pada akun-akun media sosial yang dinilai sebagai representasi dari cara berfikir masyarakat terkait isu politik jelang Pemilu 2019.

"Saat ini banyak saling tanya jawab di media sosial yang sebagian isunya mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemilu 2019," katanya dalam Diskusi 'Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019 Di Sumatera Utara' di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (8/1).

Atas kondisi ini kata Nazir, jajaran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak terkait lainnya memiliki kewajiban untuk ikut memperhatikan dinamika yang terjadi.

"Mau tidak mau, penyelenggara pemilu dalam kebijakannya harus memperhatikan ini. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan atas hasil pemilu nantinya," ujarnya.

JaDI Sumut menurut Nazir, sangat mendorong agar penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah membuat sebuah formulasi guna mencegah situasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu saat hasil pemilu nantinya diumumkan. Tidak tertutup kemungkinan, kondisi ini akan dikemas untuk menolak hasil pemilu.

"Kalau chaos ditingkat pimpinan atau elit parpol itu sudah biasa. Namun kalau chaos hingga ke tingkat akar rumput, ini yang harus kita cegah. Jangan sampai pemilu 2019 menjadi pemilu yang berdarah-darah," ujarnya.

Diskusi ini dihadiri anggota JaDI dari Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Para pembicara lainnya juga hadir seperti Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea, Anggota Presidium JaDI Sumut Aulia Andri dan pengamat politik Faisal Riza.

Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara, Nazir Salim Manik mengatakan pengemasan (framing) isu politik lewat media sosial saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini menurutnya dapat dilihat dari berbagai perbincangan yang muncul pada akun-akun media sosial yang dinilai sebagai representasi dari cara berfikir masyarakat terkait isu politik jelang Pemilu 2019.

"Saat ini banyak saling tanya jawab di media sosial yang sebagian isunya mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemilu 2019," katanya dalam Diskusi 'Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019 Di Sumatera Utara' di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (8/1).

Atas kondisi ini kata Nazir, jajaran penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak terkait lainnya memiliki kewajiban untuk ikut memperhatikan dinamika yang terjadi.

"Mau tidak mau, penyelenggara pemilu dalam kebijakannya harus memperhatikan ini. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan atas hasil pemilu nantinya," ujarnya.

JaDI Sumut menurut Nazir, sangat mendorong agar penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah membuat sebuah formulasi guna mencegah situasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu saat hasil pemilu nantinya diumumkan. Tidak tertutup kemungkinan, kondisi ini akan dikemas untuk menolak hasil pemilu.

"Kalau chaos ditingkat pimpinan atau elit parpol itu sudah biasa. Namun kalau chaos hingga ke tingkat akar rumput, ini yang harus kita cegah. Jangan sampai pemilu 2019 menjadi pemilu yang berdarah-darah," ujarnya.

Diskusi ini dihadiri anggota JaDI dari Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Para pembicara lainnya juga hadir seperti Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea, Anggota Presidium JaDI Sumut Aulia Andri dan pengamat politik Faisal Riza.