Direkomendasikan Ormas Islam, Dedi Iskandar: Pintu Parpol Lebih Lapang Dibanding Independen

Rekomendasi Ormas Islam terkait nama-nama bakal calon walikota Medan beberapa waktu lalu menuai banyak tanggapan. Salah satu tanggapan datang dari Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. "Bahwa kalau kemudian ormas-ormas Islam punya perspektif sendiri menatap pilkada medan itu saya kira wajar-wajar saja, merekakan mau menghadirkan tokoh terbaik pasti untuk menuju ke medan, semangatnya kan di situ saya kira," ujarnya kepada RMOLSumut, Kamis (30/1/2020). Menurutnya rekomendasi tersebut muncul mungkin disebabkan dari beberapa nama yang sudah beredar akan maju menjadi bakal calon walikota Medan dalam pandangan para tokoh ormas Islam tersebut masih belum didapatkan yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Medankan. "Bisa jadi begitu, jadi diundanglah para tokoh kemudian secara internal dilakukanlah diskusi dan musyawarah, maka muncullah beberapa nama itu", katanya. Dedi berpendapat bahwa untuk maju menjadi calon walikota pintunya ada dua yaitu independen dan partai politik, maka ormas Islam harus benar-benar serius untuk mempersiapkannya. "Saya juga enggak tahu apakah kemudian calon yang di launching oleh ormas-ormas Islam ini dipersiapkan untuk jalur yang mana, kalau independenkan tentu harus ada persiapan yang luar biasa, karena 100 ribu lebih yang harus dipersiapkan, dan itu saya kira bukan kerja yang mudah, itu kerja berat. Itu satu problemnya yang saya kira harus dilihat kemungkinannya seperti apa", jelasnya. Kemudian yang kedua Dedi menjelaskan bahwa untuk maju menjadi calon walikota pintunya adalah partai politik. Kalau partai politik tentu inikan hak penuhnya milik partai politik. Apakah partai politik kemudian mau merekomendasikan satu diantara enam nama itu, karena merekakan tidak ada berafiliasi ke partai politik, hal ini juga yang perlu diperhatikan. "Tapi saya kira, pintu yang lapang hari ini melalui partai politik dibandingkan melalui jalur independen. Kalau jalur independen saya gak yakin bisa tekejar dalam tempo kurun dari tidak sampai sebulan lagi untuk mempersiapkan semua administrasi", nilainya. Berdasarkan pengalamannya untuk jadi calon independen sebagai anggota DPD dua kali, iya memaparkan bahwa KTP yang dikumpulkan tidak sebanyak untuk jadi walikota, namun butuh waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya. "Keputusan para tokoh-tokoh inikan saya kira akan melihat kondisi dan realitas yang ada. Tidak mungkin juga kita membuka pintu masuk yang lain selain kedua jalur tadi", pungkasnya. [R]

Rekomendasi Ormas Islam terkait nama-nama bakal calon walikota Medan beberapa waktu lalu menuai banyak tanggapan. Salah satu tanggapan datang dari Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. "Bahwa kalau kemudian ormas-ormas Islam punya perspektif sendiri menatap pilkada medan itu saya kira wajar-wajar saja, merekakan mau menghadirkan tokoh terbaik pasti untuk menuju ke medan, semangatnya kan di situ saya kira," ujarnya kepada RMOLSumut, Kamis (30/1/2020). Menurutnya rekomendasi tersebut muncul mungkin disebabkan dari beberapa nama yang sudah beredar akan maju menjadi bakal calon walikota Medan dalam pandangan para tokoh ormas Islam tersebut masih belum didapatkan yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Medankan. "Bisa jadi begitu, jadi diundanglah para tokoh kemudian secara internal dilakukanlah diskusi dan musyawarah, maka muncullah beberapa nama itu", katanya. Dedi berpendapat bahwa untuk maju menjadi calon walikota pintunya ada dua yaitu independen dan partai politik, maka ormas Islam harus benar-benar serius untuk mempersiapkannya. "Saya juga enggak tahu apakah kemudian calon yang di launching oleh ormas-ormas Islam ini dipersiapkan untuk jalur yang mana, kalau independenkan tentu harus ada persiapan yang luar biasa, karena 100 ribu lebih yang harus dipersiapkan, dan itu saya kira bukan kerja yang mudah, itu kerja berat. Itu satu problemnya yang saya kira harus dilihat kemungkinannya seperti apa", jelasnya. Kemudian yang kedua Dedi menjelaskan bahwa untuk maju menjadi calon walikota pintunya adalah partai politik. Kalau partai politik tentu inikan hak penuhnya milik partai politik. Apakah partai politik kemudian mau merekomendasikan satu diantara enam nama itu, karena merekakan tidak ada berafiliasi ke partai politik, hal ini juga yang perlu diperhatikan. "Tapi saya kira, pintu yang lapang hari ini melalui partai politik dibandingkan melalui jalur independen. Kalau jalur independen saya gak yakin bisa tekejar dalam tempo kurun dari tidak sampai sebulan lagi untuk mempersiapkan semua administrasi", nilainya. Berdasarkan pengalamannya untuk jadi calon independen sebagai anggota DPD dua kali, iya memaparkan bahwa KTP yang dikumpulkan tidak sebanyak untuk jadi walikota, namun butuh waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya. "Keputusan para tokoh-tokoh inikan saya kira akan melihat kondisi dan realitas yang ada. Tidak mungkin juga kita membuka pintu masuk yang lain selain kedua jalur tadi", pungkasnya.