Dipolisikan Soal Penunjukan Plt Bupati Padang Lawas, Edy Rahmayadi Suruh Pelapor Banyak Belajar

Aksi Donna Siregar melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution yang melaporkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ke Polda Sumut terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Padang Lawas ditanggapi santai oleh Edy Rahmayadi.

Ia bahkan meminta agar pelapor lebih banyak belajar lagi tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang melaporin harus belajar," ujarnya menjabat wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (08/06/2022).

Sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi dilaporkan ke Polda Sumut, Sabtu (04/06/2022), oleh Donna Siregar, keponakan Bupati Palas nonaktif, Ali Sutan Harahap (TSO). Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Palas, Arpan Nasution, juga ikut dilaporkan.

Pelaporan itu buntut dari kebijakan Gubernur Edy yang menunjuk Wakil Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, sebagai Plt Bupati Palas, sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur Sumut Nomor 132/12201/2021 tertanggal 24 November 2021.

Laporan itu bernomor STTLP/B/986/6/2022/SPKT/POLDA SUMUT itu terkait pidana UU Nomor 1 tentang KUHP pasal 421 soal penyalahgunaan kewenangan pejabat.

Kuasa hukum pelapor, Razman Arif Nasution, menjelaskan laporan kliennya tersebut terkait dugaan tindak pidana atas terbitnya Surat Gubernur Sumut soal Penunjukan Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Plt Bupati Padang Lawas.

"Benar. Laporan di Polda itu sudah kita laporkan hari Sabtu, jam 20:00 WIB dengan terlapor Gubernur Edy Rahmayadi dan Sekda Padang Lawas Arpan," kata Razman menjawab konfirmasi wartawan, Senin (06/06/2022).

Menurut Razman, hukum itu tidak harus tampak nyata. "Tapi dia menimbulkan keyakinan, diduga ada niat jahat. Kalau ada niat jahat, berarti ada pemufakatan jahat, apa dasar mereka surat, surat dari siapa, surat dari sekda, surat keterangan yang menimbulkan, surat plt menjadi rujukan," jelas Razman lagi.

Menanggapi laporan itu, Gubernur Edy Rahmayadi juga 'pasang badan' dengan kebijakannya menerbitkan surat penunjukan Plt Bupati Palas itu.

"Siapa yang berhak untuk mem-Plt-kan, itu tu kan, saya sudah dengar itu dan siapa yang harus di-Plt-kan, kan ada aturan main semua. Ini kelola pemerintahan," ujar Edy.

Oleh karena itu, Edy Rahmayadi berharap kebijakan penunjukan Plt Bupati Palas itu tidak perlu dipolemikkan.

"Saya berharap jangan berpolemik dengan itu. Sadarlah bahwa orang itu mampu melakukan tata kelola pemerintahan. Kalau tak mampu, sudah ada diatur dalam undang-undang," tegas Edy.

Lalu soal pernyataan Razman yang menduga Gubernur Edy melakukan pemufakatan jahat dengan penunjukan Plt Bupati Palas itu, menurut Edy sama sekali tidak berdasar.

"Pendapat saya kalau orang ngomong jahat, berarti orang itu yang jahat," pungkas Edy.