Dipilih Rakyat, Mendagri Tak Bisa Serta Merta Copot Gubernur

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net

Jabatan kepala daerah seperti Gubernur merupakan jabatan politis yang diperoleh berdasarkan pemilihan umum. Karenanya, gubernur merupakan pilihan dari rakyat didaerahnya masing-masing sehingga Menteri Dalam Negeri (Mendagi) tidak dapat serta merta mlakukan pencopotan.


Hla ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus terkait munculnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2020 Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang salah satu sanksinya adalah pemberhentian kepala daerah.

“Jabatannya adalah politis,” kata Guspardi Gaus, Jumat (20/11).

Dia menjelaskan bahwa urusan pemberhentian kepala daerah bukan perkara yang sederhana. Pemberhentian harus mengikuti mekanisme yang ada dalam UU berlaku, yaitu UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU yang mengatur hal tersebut," sambungnya.

Sementara substansi dari Instruksi Mendagri tersebut adalah meminta kepala daerah di wilayahnya masing-masing agar secara sungguh-sungguh menjalankan tugas mengawal penegakan protokoler kesehatan dan menjadikan penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagai prioritas utama.

“Khususnya dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat," demikian Guspardi Gaus.