Dikecam Warga, Sayembara Perubahan Lambang Kabupaten Batubara Ditunda

Ketua Umum GEMKARA Khairul Muslim/RMOLSumut
Ketua Umum GEMKARA Khairul Muslim/RMOLSumut

Sayembara perubahan lambang Kabupaten Batubara mendadak ditunda.


Kuat dugaan penundaan yang tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batubara H Sakti Alam Siregar tersebtu terjadi setelah sayembara ini mendapat kecaman dari elemen masyarakat.

Dalam surat Nomor : 001.3/0187/2022 disebutkan ; Menindaklanjuti Pengumuman Sayembara Perubahan Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor : 001.3/0127/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Lomba Sayembara Perubahan  Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan Lomba Sayembara Perubahan Lambang Daerah  Batu  Bara ditunda sampai  dengan  waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menanggapi penundaan tersebut Ketua Umum  Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batubara (PB GEMKARA) Drs.Khairul Muslim menyatakan apresiasi.

"Kita apresiasi Pemkab Batubara yang responsif dan memiliki sensitifitas  terhadap kondisi sosiologis dan  psikologis masyarakat. Ini harus jadi bagian evaluasi kegiatan di internal pemerintah," katanya kepada RMOLSumut, Rabu (12/1/2021).

Khairul menilai ada kesalahan besar dalam menggagas kegiatan tersebut. Dimana pemerintah tidak memperhatikan dua kelemahan yang ada baik kelemahan substantif dan kelemahan administratif.

Kelemahan substantif yakni, mengingat berkaitan dengan lambang daerah maka harus ada sikap kehati-hatian. Tidak semudah itu, butuh proses panjang dalam upaya mengubah lambang daerah yang sudah di Perda-kan, salah satunya melakukan  uji publik.

Kelemahan administratif bisa dilihat dari masa pendaftaran sayembara hanya dua hari (10-11 Januari 2022)

"Jelas penyelenggaraan sayembara  tidak efektif padahal sayembara ingin mendapatkan masukan dari peserta sayembara tentang disign lambang yang terbaik. Kalau hanya dua hari diberi waktu pendaftaran, tidak banyak  diperoleh desain lambang yang dibutuhkan untuk diseleksi. Ini sangat lemah dari aspek administrasi," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan Bupati Batubara Zahir agar lebih hati-hati dalam mengubah lambang daerah tersebut. Karena dapat berdampak politis pada keberadaannya selaku pimpinan daerah.

"Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara disahkan melalui Perda Nomor 55 Tahun 2009 masa Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain. Artinya aspek sejarah itu jika diabaikan dapat berdampak politis bagi Zahir," demikian Khairul Muslim.