Digitalisasi Diklaim Hindari Pengurusan Tanpa Biaya Di Sumut, Pengamat: Uji Dengan Bongkar Kotak Pengaduan Masyarakat

Laporan : Jonris Purba

Selasa, 28 Desember 2021 | 10:38

Bakhrul Khair Amal dalam diskusi Social Infinity Meetup dengan redaksi RMOLSumut beberapa waktu lalu

Berbagai aplikasi berbasis digital terus digenjot oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam rangka memudahkan pelayanan publik di Sumatera Utara.

Selain untuk memudahkan layanan, penggunaan aplikasi berbasis digital juga diklaim akan meminimalisir berbagai biaya yang timbul dalam pelayanan tersebut, termasuk potensi korupsi.

Apresiasi terhadap pengembangan aplikasi layanan berbasis digital ini sendiri langsung disampaikan oleh Pj Sekda Sumut Afifi Lubis saat membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu.

"Terus tingkatkan akselerasi pelayanan lewat aplikasi digital," katanya, Selasa (28/12/2021).

Sementara itu, pengamat kebijakan anggaran dan layanan publik di Sumatera Utara Bakhrul Khair Amal menilai apresiasi yang disampaikan oleh Afifi Lubis tersebut masih bersifat normatif. Ia menilai perlu untuk menguji apresiasi tersebut dengan melakukan uji petik dari sisi pandangan masyarakat atas penerapan berbagai layanan publik secara digital tersebut.

"Yang disampaikan pak Sekda tersebut masih normatif dan perlu diuji. Coba dibongkar kotak pengaduan masyarakat untuk melihat apakah hal klasik dalam pengurusan tanpa biaya sudah berjalan baik dengan layanan berbasis digital?," ujarnya.

Menurut sosok yang menjabat Dewan Pengawas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menambahkan, kotak pengaduan masyarakat akan menjadi bahan pembanding yang sangat penting untuk menilai kinerja pelayanan publik dengan penerapan sistem digital.

"Berapa pengaduan masyarakat yang masuk, berapa yang sudah ditindaklanjuti dan progresnya bagaimana. Jadi kita harus melihat sebuah capaian maupun kinerja secara holistik untuk mengukur apakah penerapan layanan ini layak diapresiasi atau harus dievaluasi," pungkasnya.

Sebelumnya dalam refleksi akhir tahun BPKAD Sumut tersebut, kepala BPKAD Ismael Sinaga menyampaikan beberapa aplikasi layanan mereka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya yakni aplikasi SI ANAK DARA, SI PERJAKA dan beberapa aplikasi digital lainnya.