Kebijakan politik memang sangat dibutuhkan dalam perencanaan untuk membantu penanganan korban bencana alam. Akan tetapi hal ini sebaiknya dilakukan dengan ketulusan dan tidak menjadikan tarik menarik politik mempengaruhi kecepatan memberikan bantuan kepada para korban.
Hal ini disampaikan Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi virtual 'Membaca Bencana Lewat Politik' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).
"Kebijakan politiknya memang ada. Tapi kita harus mengedepankan aspek kemanusiaan untuk memberikan pertolongan segera kepada para korban. Saya ingin menggugah rasa simpati ketika melihat ada anak yang tertimpa longsor di Sulawesi dan disampingnya ada temannya yang sudah meninggal. Jadi ini tidak dalam konteks politik praktis berbicaranya," katanya.
Didi mengakui, kebijakan politik terkait dengan pendanaan negara yang dikhususkan untuk penanggulangan bencana. Dan kembali ia berharap, tidak ada tarik-menarik politik yang membuat potensi penyelewengan dana bencana.
"Kalau kemarin bencana covid-19 sudah membuat ada korupsi yang melibatkan menteri sosial Juliari Batubara. Semoga jangan lagilah pada bencana alam ini," ungkapnya.
Diketahui berbagai bencana alam terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini. Bencana besar terbaru yang menjadi sorotan yakni bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, longsor di Sulawesi Utara, banjir di Kalimantan Selatan dan berbagai bencana di beberapa daerah lainnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved