Dibuka Bobby Nasution, Konferda Bara JP Sumut Dirangkai Seminar Pertanahan dan Narkoba

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menggelar Konferensi Pertemuan Daerah se-Sumatra Utara di Gedung Madinah Almunawarah Asrama Haji Medan, 24-25 September 2022.

Acara yang dirangkai dengan seminar membahas masalah pertanahan dan narkoba ini dibuka oleh Wali Kota Medan yang juga anggota kehormatan Bara JP, Bobby Afif Nasution.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Medan ini mendapat apresiasi dari seluruh anggota Bara JP yang hadir.

“Ini memberikan semangat baru bagi relawan yang hadir dari 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara,” kata Ketua Panitia Ngadang Ginting didampingi Sekretaris Andus Sipayung.

Sementara itu, Ketua Caretaker Bara JP Sumut, Heryanson Munthe mengatakan acara konferda ini merupakan bagian dari ajang konsolidasi internal mereka. Dalam konsolidasi ini mereka akan membahas berbagai hal berkaitan dengan program sesuai dengan AD/ART organisasi mereka.

“Tujuan utama dari pertemuan ini sesuai dengan amanah AD/ART organisasi yaitu pembenahan internal organisasi. Pertemuan ini dihadiri 25 DPC dari 33 Kabupaten Kota se Sumatra Utara. Dalam rapat pleno diputuskan, menunjuk 3 orang penjabat yang diketuai Sarmedy Sipayung untuk melaksanakan Konferda  paling lama 6 bulan mendatang usai membenahi struktur di 33 DPC Kabupaten Kota, jadi giat kita fokuskan pada kegiatan seminar pertanahan dan Narkoba,” ujar Heryanson Munthe.

Terkait digelarnya seminar masalah pertanahan dan narkoba, hal ini menurut Heryanson karena adanya keprihatinan mereka, dimana dua persoalan ini selalu mencuat di Sumatera Utara. Untuk mengulas persoalan ini mereka menghadirkan tenaga ahli menteri ATR/BPN Dr Adli M Abdullah.

“Dr. Adli M Abdullah, SH yang juga merupakan tenaga ahli Menteri ATR/BPN yang juga merupakan dosen memiliki segudang pengalaman dalam hal permasalahan tanah adat. Jadi kita mengundang beliau berharap menambah bekal para relawan untuk memahami aturan terkait pertanahan,” paparnya.

Sementara untuk pembahasan masalah narkoba, Dr Tuangkus Harianja yang menjabat Kepala BNN Kota Pematangsiantar menjadi narasumber.

“Pada saat pemaparan oleh Dr Harianja, respon positif dari para ketua DPC untuk ikut menjadi corong sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba terlihat dari banyaknya pertanyaan dari daerah,” ujarnya.

Kedepan pihaknya mengatakan akan terus meningkatkan koordinasi dengan BNNP di Sumut, termasuk ke BNN kabupaten/kota terutama untuk mendorong agar tiap kabupaten kota mengalokasikan anggaran P4GN.

“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan perintah presiden yang wajib kita kawal. Hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, seluruh Menteri, Seskab, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Gubernur dan Bupati,” ungkapnya.

Predikat sebagai ranking pertama dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkoba menurut Heryanson merupakan PR besar yang harus segera dituntaskan di Sumatera Utara. Dan hal ini harus dilakukan dengan keterlibatan dari seluruh pihak.

“Dari hulu sampai hilir tentu harus ditangani serius, jangan kebanyakan seremonial saja Sosialisasi P4GN ini, gotong royong bersama, alokasi anggaran, dan pembentukan tim kerja yang tepat akan berhasil meninggalkan predikat nomor satu peredaran Narkoba,” pungkasnya.