Diam dan Biarkan Anak Mantu Jokowi Jadi Kepala Daerah, Megawati Dianggap Lupa Esensi Kudatuli

   Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat menjadi pembicara program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “PDIP dan 25 Tahun Tragedi 27 Juli”/Repro
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat menjadi pembicara program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “PDIP dan 25 Tahun Tragedi 27 Juli”/Repro

Megawati Soekarnoputri dinilai lupa akan esensi Kudeta 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai simbol perlawanan terhadap praktik nepotisme yang berurat akar pada zaman Orde Baru dengan sikap diam dan terkesan membiarkan anak dan menantu Joko Widodo maju sebagai kepala daerah.


Demikian antara lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat menjadi pembicara program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “PDIP dan 25 Tahun Tragedi 27 Juli” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (29/7).

Megawati tak segarang dulu bersuara saat nepotisme politik saat ini yang semakin merajalela. Padahal menurut Ray, sosok Megawati walaupun melekat sebagai anak Soekarno, bisa mendapat kekuasaan dengan menjadi pimpinan partai politik lantaran figurnya yang memang dianggap mumpuni, bukan karena embel-embel orang tua.

“Jadi yang kita sebut dengan nepotisme itu adalah kekuasaan yang terbagi kepada keluarga kala pusat kekuasaan itu masih menjabat sebagai penguasa,” kata Ray.

Sehingga secara tersirat, Ray Rangkuti ingin mengatakan bahwa Megawati saat ini terkesan mendiamkan nepotisme terjadi di depan matanya melihat anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi Walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.

“Salah satunya itu. Dan tentunya bukan hanya Jokowi. Tapi menurut saya sih banyak di internal PDI Perjuangan hal yang sama terjadi, ada sifat permisif pada ibu Megawati melihat (nepotisme politik) ini,” demikian Ray menekankan.