Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera memilah aspirasi warga yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Medan. Usulan yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta tidak lagi berhenti sebagai catatan.
Instruksi itu disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPRD Medan, Senin, 31 Agustus 2026.
Rico meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan OPD terkait setelah rapat untuk memeriksa hasil reses dari lima daerah pemilihan (dapil). Program yang memungkinkan dikerjakan pekan ini atau pekan depan diminta langsung ditindaklanjuti.
“Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini,” kata Rico.
Menurut Rico, laporan reses dari lima dapil memuat sejumlah persoalan yang serupa. Sebagian usulan tersebut dinilai tidak membutuhkan proses panjang sehingga dapat segera ditangani.
“Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu,” ujarnya.
Rico juga meminta OPD tidak membiarkan hasil reses menumpuk sebagai dokumen tanpa kepastian. Setiap usulan harus diverifikasi, kemudian diberikan penjelasan terbuka mengenai apakah dapat direalisasikan atau harus ditunda.
Ia menegaskan, aspirasi warga harus masuk ke proses perencanaan hingga penganggaran dan berujung pada pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Rico juga menyinggung Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia meminta usulan legislatif diselaraskan dengan kerangka Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) KPK serta didasarkan pada kebutuhan masyarakat, kajian yang jelas dan kemampuan fiskal daerah.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya pembahasan soal sinergi, melainkan perubahan yang dirasakan warga.
“Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat,” ujar Rico. 