Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mendorong aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Upaya itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD tersebut, Surya memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov Sumut, mulai dari sertifikasi, inventarisasi hingga digitalisasi pengelolaan aset.
Menurutnya, penataan aset penting dilakukan untuk memastikan kepemilikan daerah memiliki status hukum yang jelas sekaligus membuka peluang pemanfaatan secara ekonomi.
“Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita,” ujar Surya.
Selain aset milik pemerintah daerah, pembenahan juga diarahkan pada BUMD. Pemprov Sumut mendorong perusahaan daerah melakukan transformasi bisnis dengan pengawasan yang lebih ketat dan tata kelola yang akuntabel.
Surya mengatakan, BUMD tidak cukup hanya bertahan secara korporasi. Perusahaan daerah juga dituntut mampu mengembangkan bisnis dan memanfaatkan aset yang tersedia untuk membuka peluang investasi baru.
“Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara,” katanya.
Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR RI turut memberikan tanggapan terhadap pemaparan Pemprov Sumut. Penataan dan pengamanan aset, terutama terkait hak atas tanah dan aset fisik, menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Pemprov Sumut menilai optimalisasi aset dan kinerja BUMD menjadi bagian penting dalam memperbesar ruang fiskal daerah, terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Surya hadir dalam RDP tersebut bersama Pj Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar. 