Di Depan PBB, KPK Curhat Kesulitan Cari Wakil Partai Berintegritas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat memberi pembekalan dan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022/RMOL
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat memberi pembekalan dan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022/RMOL

Indonesia sulit mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin berintegritas selagi kasus korupsi masih melibatkan kader-kader partai politik (parpol), baik sebagai pemimpin nasional, gubernur, bupati/walikota dan lainnya.


Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat memberi pembekalan dan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 kepada Partai Bulan Bintang (PBB) di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang (2/6).

Lili membeberkan, lebih dari 300 anggota parlemen sudah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. Ada 20 gubernur, 140 bupati/walikota, dan 30 menteri terjerat kasus korupsi sepanjang berdirinya KPK. Bahkan, banyak tokoh dari parpol lainnya yang dicokok KPK karena kasus korupsi.

"Melihat fenomena demikian, rasanya Indonesia sulit bisa memiliki wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari tindak pidana korupsi," ujar Lili seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (2/6).

Padahal, integritas parpol sangat penting untuk sebuah iklim demokratis. Parpol, kata Lili, melahirkan banyak pemimpin, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga perwakilan rakyat.

"Dari partai politik ini juga lahir berbagai regulasi, kebijakan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan masa depan bangsa kita," kata Lili.

PBB merupakan parpol ketiga yang dijadwalkan KPK mendapatkan pembekalan PCB. Terpantau ada Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB, Norman Zailan, Sekjen PBB Afriansyah Noor, dan pengurus PBB lainnya yang hadir.

Sebelum PBB, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat pembekalan pada Rabu lalu (25/5). Partai Beringin Karya (Berkarya) para Selasa (31/5). Akan tetapi, Berkarya meminta penundaan acara dan dijadwalkan ulang dengan alasan ada gejolak di internal partai.