Demokrat Sumut Dukung Penuh Proyek Jalan dan Jembatan Rp 2,7 T Gubernur Edy Rahmayadi

DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menyatakan sikap terkait proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun.

Proyek yang digagas Pemprovsu tersebut sangat dinanti dan dibutuhkan masyarakat mengingat infrastruktur yang ada hari ini sedang dalam kondisi cukup memprihatinkan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution pada Jumat (19/8/2022) kepada wartawan.

Menurut Lokot, upaya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mewujudkan Sumut Bermartabat dengan memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar yakni jalan dan jembatan sepanjang 450 km harus diapresiasi dan didukung penuh.

"Karena hal itu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat Sumut," tegas Lokot.

Menurut Lokot, baru Gubernur Edy Rahmayadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perbaikan jalan di Sumut setelah era marsipature hutanabe nya Gubernur Raja Inal Siregar, bahkan upaya yang dilakukan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam sistem pengganggaran dalam membangun Sumut Bermartabat.

"Saya yakin, jika pembangunan jalan ini selesai terlaksana, maka pertumbuhan ekonomi di Sumut akan semakin baik, Karena jalan yang dibangun ini merupakan infrastruktur dasar yang pasti akan meningkatkan mobilisasi antar manusia dan memudahkan jalur distribusi komoditas antara satu kabupaten ke kabupaten/kota lainnya," ucapnya.

Dia juga membandingkan, kondisi jalan di Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat dengan  kondisi di Sumut. Kondisi di Sumut masih kurang baik. Jika Sumut ingin lebih baik maka jalur jalan dan jembatan yg ada harus diperbaiki dan ditambah.

"Jalur jalan tol dengan jalan reguler ini beda. Kalau jalan tol dinikmati bagi yang bersedia dan mampu membayar saja, Tapi jalan reguler ini bisa dipakai oleh siapa saja secata gratis, dampaknya juga baik bagi mobilisasi hasil bumi dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. sebagai contoh dari Kabupaten Karo ke Medan atau ke Lubuk Pakam, dan sebaliknya. Begitu juga dari Karo ke Pematang Siantar. Saya yakin, kebijakan pembangunan Gubernur Edy Rahmayadi ini akan sangat membantu seluruh masyarakat Sumatera Utara “ paparnya.

Lokot juga bependapat, kebijakan Gubernur Edy Rahmayadi bukanlah sebuah kebijakan yang ekslusif, melainkan inilah sebuah terobosan kebijakan pro rakyat. Sebab, kebijakannya dapat bermanfaat untuk semua golongan masyarakat.

"Kami Partai Demokrat melalui Fraksi di DPRD Sumut akan mengawal sepenuhnya perjalanan program ini sampai tuntas sebagaimana fungsi yg di amanatkan oleh undang-undang, karena Partai Demokrat akan selalu berjuang untuk memenuhi Harapan Rakyat," ucapnya.

Saat disinggung mengenai adanya statemen dari Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat, Yusuf Tambunan. Lokot Nasution mengatakan, di dalam tubuh Partai Demokrat ada kemerdekaan berpendapat, tapi apakah semua pendapat itu sesuai dengan sikap partai? Jawabannya bisa ia dan bisa tidak.

"Saya menyatakan disini, pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan itu sikap pribadi, bukan sikap Partai Demokrat. Kami dari awal sudah jelas, sangat mendukung sikap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait pembangunan jalan dan jembatan tersebut, wong program ini untuk rakyat banyak, ya harus kita dukung penuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lokot mengatakan, pernyataan resmi partai adalah tanggungjawabnya, yang data dan analisisnya ada di pengurus harian. Setelah itu, kebijakan akan disampaikan kepada publik melalui pernyataan resmi Ketua DPD Partai Demokrat.