Konstalasi politik yang mengalami tensi yang terus meningkat mendekat 17 April mendatang, dirasakan begitu 'memaksa' rakyat untuk ikut merasakan atmosfer yang sedang berlangsung saat ini. Berbagai dinamika politik yang didominasi isu-isu strategis menyangkut kontestasi Pilpres diakui atau tidak tidak lebih 'seksi' dibandingkan dialektika seputar Pileg apalagi kontestasi senator (DPD).
Pertarungan 'semu' yang seyogianya hanya melibatkan unsur-unsur demokrasi seperti partai politik dan aktor-aktornya, kini malah sudah melibatkan rakyat dengan saling membangun emosional publik yang difasilitasi oleh media-media massa mainstreame dan jauh lebih bebas yang terkadang tanpa aturan etika di sosial media.
Tapi sebagai masyarakat yang mulai 'melek' pemanfaatan teknologi informasi, (information society) untuk mendapat advantage dalam interaksi sosialnya, sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Apalagi bagi mereka-mereka yang punya ‘afiliasi’ dalam politik praktis baik secara langsung atau tidak.
Pertarungan opini dan simbol-simbol politik yang terkadang tidak sejalan dengan filosofi politik†diantara kekuatan politik, yang sedang menapaki mencapai tujuan akhir politik bernama kekuasaan, ironisnya kini mulai bergeser dari budaya dialektika menjadi budaya 'saling lapor'.
Membangun budaya demokrasi sejatinya pemahamannya tidak bisa terlepas dari pembangunan politik yang memang mengandung cakupan variabel governance dan penegakan hukum (rule of law). Peran pemerintah cukup sentral dalam menciptakan 'kondusifitas demokrasi' yang sedang dibangun dan berproses saat ini.
Betul adanya dalam menciptakan pemerintahan yang demokrasi di bawah rule of law menuntun adanya jaminan hak-hak individu berikut bagaimana proseduran formal yang bisa dilakukan warga negara untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Konsepsi itu sudah disepakati dan resiprokal oleh seluruh elemen warga negara.
Namun 'kemunduran' berdemokrasi akibat pertarungan Pilpres saat ini seakan makna demokrasi yang mengedepankan forum dialogis sebagai upaya mencapai konsesus bersama kini ter degradasi†dengan mengedepankan penegakan hukum saling melapor ke polisi yang bermuara kepada 'demokrasi penyidik'
Salah kah ? Tentu tidak ada yang salah dengan menggunakan hak memperoleh perlindungan hukum seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun jika mengacu kepada pandangan Philipus M. Hadjon (dalam Mahfud MD;1999) bahwa konsepsi negara hukum Indonesia agak berbeda dengan konsep rechsstaat atau rule of law.
Fenomena 'demokrasi penyidik' kini semakin subur dalam ‘demam’ Pilpres yang terkadang diantara dua poros†berikut para simpatisannya di seluruh wilayah negeri ini begitu antusias menggunakan makna demokrasi dengan saling serang dan hujat yang pada akhirnya bermuara kepada pelaporan, baik informasi palsu (hoax) dengan ‘piranti’ UU ITE atau delik-delik pidana umum yang diatur dalam KUHP serperti fitnah dan pencemaran baik.
Bisa dibayangkan bagaimanay sibuknya Polri jika setiap waktu diantara para pihak yang bersentuhan langsung dengan kontestasi maupun simpatisannya saling melapor dan harus diterima sebagai sebuah kewajiban institusi Polri.
Sementara sebuah konsepsi yang mengedepankan musyawarah dengan menomor akhirkan medium peradilan serta prinsip demokrasi yang terus harus membangun budaya dialogis dalam berbagai wacana kehidupan berbangsa ini seakan berjalan di rel nya sendiri-sendiri. Sementara prinsip demokrasi dialogis yang akan memberi warga dari pandangan-pandangan yang saling 'berbeda' dan terkadang melahirkan pandangan-pandangan baru dari hasil forum dialogis terkhusus dalam framing media semakin termarginalkan.
Warga negara seakan terus dididik untuk mengedepankan 'lapor polisi' dibandingkan membangun demokrasi dialogis. Apakah ini yang 'konsesus' demokrasi yang coba kita bangun?
Penulis adalah praktisi media Konstalasi politik yang mengalami tensi yang terus meningkat mendekat 17 April mendatang, dirasakan begitu 'memaksa' rakyat untuk ikut merasakan atmosfer yang sedang berlangsung saat ini. Berbagai dinamika politik yang didominasi isu-isu strategis menyangkut kontestasi Pilpres diakui atau tidak tidak lebih 'seksi' dibandingkan dialektika seputar Pileg apalagi kontestasi senator (DPD).
Pertarungan 'semu' yang seyogianya hanya melibatkan unsur-unsur demokrasi seperti partai politik dan aktor-aktornya, kini malah sudah melibatkan rakyat dengan saling membangun emosional publik yang difasilitasi oleh media-media massa mainstreame dan jauh lebih bebas yang terkadang tanpa aturan etika di sosial media.
Tapi sebagai masyarakat yang mulai 'melek' pemanfaatan teknologi informasi, (information society) untuk mendapat advantage dalam interaksi sosialnya, sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Apalagi bagi mereka-mereka yang punya ‘afiliasi’ dalam politik praktis baik secara langsung atau tidak.
Pertarungan opini dan simbol-simbol politik yang terkadang tidak sejalan dengan filosofi politik†diantara kekuatan politik, yang sedang menapaki mencapai tujuan akhir politik bernama kekuasaan, ironisnya kini mulai bergeser dari budaya dialektika menjadi budaya 'saling lapor'.
Membangun budaya demokrasi sejatinya pemahamannya tidak bisa terlepas dari pembangunan politik yang memang mengandung cakupan variabel governance dan penegakan hukum (rule of law). Peran pemerintah cukup sentral dalam menciptakan 'kondusifitas demokrasi' yang sedang dibangun dan berproses saat ini.
Betul adanya dalam menciptakan pemerintahan yang demokrasi di bawah rule of law menuntun adanya jaminan hak-hak individu berikut bagaimana proseduran formal yang bisa dilakukan warga negara untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Konsepsi itu sudah disepakati dan resiprokal oleh seluruh elemen warga negara.
Namun 'kemunduran' berdemokrasi akibat pertarungan Pilpres saat ini seakan makna demokrasi yang mengedepankan forum dialogis sebagai upaya mencapai konsesus bersama kini ter degradasi†dengan mengedepankan penegakan hukum saling melapor ke polisi yang bermuara kepada 'demokrasi penyidik'
Salah kah ? Tentu tidak ada yang salah dengan menggunakan hak memperoleh perlindungan hukum seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun jika mengacu kepada pandangan Philipus M. Hadjon (dalam Mahfud MD;1999) bahwa konsepsi negara hukum Indonesia agak berbeda dengan konsep rechsstaat atau rule of law.
Fenomena 'demokrasi penyidik' kini semakin subur dalam ‘demam’ Pilpres yang terkadang diantara dua poros†berikut para simpatisannya di seluruh wilayah negeri ini begitu antusias menggunakan makna demokrasi dengan saling serang dan hujat yang pada akhirnya bermuara kepada pelaporan, baik informasi palsu (hoax) dengan ‘piranti’ UU ITE atau delik-delik pidana umum yang diatur dalam KUHP serperti fitnah dan pencemaran baik.
Bisa dibayangkan bagaimanay sibuknya Polri jika setiap waktu diantara para pihak yang bersentuhan langsung dengan kontestasi maupun simpatisannya saling melapor dan harus diterima sebagai sebuah kewajiban institusi Polri.
Sementara sebuah konsepsi yang mengedepankan musyawarah dengan menomor akhirkan medium peradilan serta prinsip demokrasi yang terus harus membangun budaya dialogis dalam berbagai wacana kehidupan berbangsa ini seakan berjalan di rel nya sendiri-sendiri. Sementara prinsip demokrasi dialogis yang akan memberi warga dari pandangan-pandangan yang saling 'berbeda' dan terkadang melahirkan pandangan-pandangan baru dari hasil forum dialogis terkhusus dalam framing media semakin termarginalkan.
Warga negara seakan terus dididik untuk mengedepankan 'lapor polisi' dibandingkan membangun demokrasi dialogis. Apakah ini yang 'konsesus' demokrasi yang coba kita bangun?
Penulis adalah praktisi media
BERITA SEBELUMNYA
DPO Korupsi DPRD Sumut Menyerahkan Diri Di Polsek
BERITA BERIKUTNYA
Bisnis Satwa Dilindungi Lewat Medsos, Arbain Diciduk Polda Sumut
Van Joened
Berita Populer
