Demo ke DPRD Sumut, Buruh Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

Unjuk rasa mendesak pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai muncul dari kalangan buruh.

Mereka berunjuk rasa ke Gedung DPRD Sumatera Utara meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga yang diumumkan pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.

"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," katanya, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, Willy juga menyebutkan, upah merupukan jantung penghasilan para pekerja dan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, selama tiga tahun terakhir pemerintah tidak menaikkan upah buruh.

Mirisnya lagi, lanjut Willy, dengan modus mendatangkan investasi, pemerintah menerapkan kebijakan dengan upah murah dan memberlakukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.

"Pertama secara tegas kita mendesak agar kenaikan BBM ini dibatalkan, kemudian mencabut undang-undang omnibuslaw dan naikkan upah minimun sebesar 15 persen tahun 2023," ungkapnya.

"Turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging dan tepung, dan barang-barang lainnya. Sekali lagi secara tegas kita tolak kenaikan harga BBM ini," pungkasnya.