Dekan FISIP UMSU: Bangun Komunikasi Politik, Fokus ke PMKS dan Seriusi Serapan Anggaran

Ada tiga hal yang menjadi catatan dalam menjalani tahun 2022 ini, yakni membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan efektif, lebih memokuskan  lagi dalam penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lebih serius memerhatikan serapan anggaran sehingga roda pembangunan terus berjalan dan bermanfaat kepada masyarakat.

Tiga hal tersebut setidaknya menjadi Catatan Awal Tahun 2022 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU). 

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami FISIP UMSU memang selalu menyampaikan Catatan Awal Tahun. Tahun 2022 ini, setidaknya tiga catatan di atas itulah yang menjadi rekomendasi kami untuk jadi perhatian dan dilaksanakan instansi terkait dan stake holders-nya,” ujar Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, S. Sos, MSP kepada wartawan, Rabu (5/1).

Arifin melanjutkan, Catatan Awal Tahun 2020 FISIP UMSU itu diperoleh melalui Diskusi Terbatas Awal Tahun yang digelar di Ruang Laboratorium SosPol FISIP, Selasa siang (4/1). Selain Dekan, hadir pada diskusi itu WD 1 Abrar Adhani, M.IKom, WD 3 Yurisna Tanjung, MAP, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Mujahiddin, MSP, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi (IKO) Akhyar Anshori, M.IKom dan Faizal Hamzah Lubis, M.IKom, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik (IAP) Ananda Mahardika, MSP dan Jehan Ridho Izharsyah, M.Si, Ketua Lab SosPol Sigit Hardiyanto, M.IKom dan beberapa dosen lainnya seperti Sahran Saputra, M.Si, Fadhil Fahlevi, M.IKom, Agung Sahputra MAP.

Ketua Prodi IKO, Akhyar Anshori menyampaikan dalam konteks politik, tahun 2022 ini komunikasi politik di tingkat elit dan pejabat harus terus dibangun sehingga lebih sehat dan efektif untuk mendukung pembangunan. Beberapa kali polemik dan disharmoni yang terjadi antarpejabat dan antarlembaga karena komunikasi yang tidak terbangun dengan sehat. 

Beberapa fakta terkait ini di tahun 2021 kemarin, lanjut Akhyar, misalnya polemik yang sempat terjadi antara Gubsu dengan Bupati Tapanuli Tengah, Gubsu dengan Wali Kota Medan, disharmoni Pemko Padangsidimpuan dengan DPRD-nya, disharmoni Pemkab Labura dengan DPRD-nya yang berdampak terhadap pembahasan RAPBD. “Jika mengefektifkan komunikasi politik, kita yakin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Makanya, di tahun 2022 ini, kita berharap elit politik dan pejabat pemerintah harus lebih membangun dan tetap mengedepankan komunikasi,” ujar pria yang sedang menempuh studi doktor di Universitas Muhammadiyah Malang.

Ketua Prodi Kessos, Mujahiddin menyatakan untuk tahun 2022 khususnya pemerintah dan pihak terkait lainnya harus tetap fokus kepada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), karena hal ini masih terus menjadi persoalan. Kementerian Sosial RI mencatat ada 26 jenis PMKS. Ini terjadi karena adanya hambatan, kesulitan dan gangguan sehingga muncullah PMKS berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. 

Mujahiddin melanjutkan, tahun 2021 angka kemiskinan di Sumut memang menurun, tapi berbagai PMKS lainnya, seperti  anak terlantar, gelendangan pengemis, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban tindak kekerasan dan trafficking, dan korban bencana alam masih banyak di Sumut. “Tentu pemberdayaan masayarakat adalah salah satu kuncinya. Jadi, pemerintah provinsi dan pemkab/kota harus terus fokus menangani ini sembari menggandeng pihak lain dan dunia usaha,” papar pria yang sedang menyelesaikan pendidikan S3 dari Studi Pembangunan FISIP USU.

Ketua Prodi IAP, Ananda Mahardika memokuskan terhadap masih rendahnya serapan anggaran yang ada pada APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota di tahun 2021. Dalam catatan dan data yang diperolehnya, di bulan November 2021 rata-rata serapan anggaran masih sekitara 62 persen. Bahkan, serapan anggaran di beberapa kabupaten/kota masih ada yang di bawah 50 persen. 

“Rendahnya serapan anggaran akan berpengaruh kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 ini, hal seperti itu jangan terjadi lagi. Pemerintah harus mematangkan perencanaannya dan berani mengimplementasikan sehingga anggaran yang ada di APBD masing-masing bisa direalisasikan,” cetus Ananda yang sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Muhammadiyah Malang.