Dekan FH UMSU: Waspadai Modus Operandi Politik SARA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai potensi masalah kepemiluan.

Salah satu yakni pemahaman mengenai modus politik SARA yang kerap terjadi pada momen pelaksanaan agenda politik seperti pemilu.

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggelar diskusi 'Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan Kota Medan 2021' pada sejumlah kelurahan di Kota Medan. Diskusi yang diisi oleh para pemateri dari kalangan akademisi dan profesional ini diikuti kelompok-kelompok elemen masyarakat, pemerhati pemilu hingga kalangan pemuka masyarakat.

Salah satu pembicara, Dekan Fakultas Hukum UMSU, Dr Faisal mengatakan masyarakat harus memahami bahwa modus operandi politik SARA sangat beragam dan terkadang tanpa disadari oleh warga.

"Misalkan saja memperbandingkan latar belakang suku dan RAS bahkan agama kontestan pemilu, itu adalah bagian dari modus politik SARA," katanya saat menjadi pembicara di Kantor Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Rabu (24/11/2021).

Faisal menjelaskan, politik SARA menjadi sangat mudah dilakukan dengan menjadikan agama sebagai dasar untuk memilih seseorang. Faktor fanatisme keagamaan dan berbagai dalil-dalil kerap dipakai untuk menjadi pembenaran untuk memilih salah satu kontestan.

"Hampir semua komunitas etnis dan agama, itu sering ditemukan," ungkapnya.

Adanya upaya untuk memilih kontestan dari kelompok maupun komunitasnya menurut Faisal tidak salah. Akan tetapi ketika hal ini dipaksakan padahal kita mengetahui terpilihnya sosok tersebut tidak akan membawa dampak perubahan yang baik, maka hal ini menjadi salah.

"Sesuatu yang keliru dan tidak cocok dengan prinsif bhinneka tunggal ika. Selain itu bahkan akan sangat mengganggu kesinambungan dari sistem negara Demokrasi yang telah lama kita bangun di Indonesia," ungkapnya.

Oleh karena itu kata Faisal, selaku anak bangsa yang hidup beratapkan satu langit yakni Indonesia, masyarakat harus mulai membangun komitmen dalam diri masing-masing bahwa kepenting keindonesiaan adalah kepentingan yang lebih besar. 

"Komitmen itu tidak hanya untuk satu kelompok saja. Melainkan seluruhnya. Jika sudah demikian, maka yakinlah, kedepan kualitas demokrasi kita akan jauh lebih baik yang berimpas pada perubahan pungkasnya.