Daripada Malu, Pak Gub Tak Salah Panggil Kru Pesawat

Dalam kurun dua hari terakhir, persoalan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dikaitkan dengan syarat untuk terbang bagi penumpang pesawat menjadi ramai. Harga tes PCR yang masih diatas 400 ribuan dianggap terlalu mahal dan akan memberatkan mengingat hal ini menjadi pengeluaran ekstra bagi siapa saja calon penumpang pesawat.

Ada beberapa nama yang jujur saya 'angkat topi' atas konsentrasinya mengkritisi hal ini mulai dari kalangan politisi seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan beberapa anggota DPR RI yang selalu mengkritisi kebijakan PCR sebagai sebuah syarat terbang. Dan salah satu nama lain yang menurut saya aksinya sejajar dengan para politisi tersebut adalah Abyadi Siregar dan timnya di Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Bagaimana tidak, mereka sampai turun melakukan sidak ke Bandara Kualanamu Internasional (KNIA) di Deli Serdang. Hasilnya, terbongkar adanya ketidakadilan atas penerapan kebijakan yang katanya untuk memutus potensi penyebaran virus covid-19 itu.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut membongkar fakta bahwa perlakukan wajib PCR hanya berlaku bagi calon penumpang. Sedangkan kru pesawat mulai dari pilot hingga awak pesawat lainnya hanya menjalani tes antigen yang notabene harganya jauh lebih murah. Lewat terbongkarnya perbedaan perlakuan itu, tentu satu yang kita bisa lihat yakni agar ada perlakuan yang sama agar adil.

Ironisnya, fakta yang diungkap oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang mengorek keterangan dari para stakeholder di Bandara KNIA ini seolah terbantahkan oleh komentar dari Gubernur Edy Rahmayadi.

Hemat saya, ada informasi yang berbeda yang diterima oleh Gubernur Edy Rahmayadi dengan informasi yang diperoleh langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait tes. Karena Edy mengatakan bahwa antigen kepada para kru itu dilakukan setelah mereka sudah terlebih dahulu menjalani tes PCR. Padahal, Abyadi sendiri memastikan bahwa pengakuan kru pesawat hanya jalani tes antigen diperolehnya langsung dari para kru tersebut.

Adakah efek dari perbedaan informasi ini? tentu saja. Gubernur adalah pimpinan di Sumatera Utara yang setiap ucapannya dapat berpengaruh dalam berbagai kebijakan. Tak tertutup kemungkinan komentarnya ini akan mementahkan upaya-upaya kritis ketua DPR RI dan para anggota DPR RI serta upaya dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi dan timnya dalam memperjuangkan agar PCR tidak lagi jadi standart mutlak jika tes swab juga dianggap mumpuni layaknya yang dijalani kru pesawat itu.

Tentu kita berharap beda informasi ini ditindaklanjuti langsung oleh Edy Rahmayadi. Daripada malu, tak salah saya kira memanggil dan bertanya langsung ke kru pesawat itu. Demi Sumut yang bermartabat.