Dana Rp 35,4 Triliun Mengendap di Bank, Edy Rahmayadi Minta Seluruh Kepala Daerah Percepat Serapan Anggaran

Laporan : Jonris Purba

Kamis, 25 Agustus 2022 | 22:46

Edy Rahmayadi usai rapat TPID di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara/Ist

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta seluruh Bupati/Walikota se-Sumut untuk segara mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Karena per 3 Agustus 2022, total dana APBD mengendap di bank sebesar Rp35,4 triliun, terdiri dari APBD kabupaten/kota Rp28 triliun dan provinsi Rp7,4 triliun.

"Saya minta ini segera dipercepat. Untuk apa dana itu diendapkan di bank. Tolong dipercepat serapannya, agar inflasi di Sumut ini terus terkendali," ucap Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (25/8).

Hadir di antaranya, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Doddy Zulverdi, Kajati Sumut Idianto, Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, serta Bupati dan Walikota se-Sumut.

Edy Rahmayadi menyampaikan, pada Juli 2022, secara tahunan tekanan inflasi Sumut meningkat sebesar 5,62%, lebih tinggi dari Inflasi nasional sebesar 4,94%. Inflasi bulan Juli terjadi karena peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan juga angkutan udara.

Adapun penyebab kenaikan harga cabai dan bawang merah, karena terjadinya penurunan produksi dari dalam maupun luar, akibat anomali cuaca, kenaikan harga pupuk dan sebagian cabai merah terdistribusi ke luar Sumut akibat adanya disparitas harga.

"Apabila pada lima bulan ke depan kita tidak bisa menurunkan inflasi pada sasaran target Inflasi, maka ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian Sumut," ungkap Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi meminta bupati/walikota untuk segara mencari solusi dalam mengendalikan inflasi ini, karena bupati/walikota merupakan pimpinan daerah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, Edy juga mengingatkan pentingnya percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota untuk mengatasi inflasi tersebut.