Cipayung Plus: Saatnya Pemprovsu Gerak Cepat dan Bersihkan 'Pencari Kerja' Di GTPP

Cipayung plus Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bergerak cepat dalam menangani dampak Covid-19. Salah satu persoalan yang harus dilakukan dengan cara cepat yakni terkait persoalan data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hal ini mengemuka dalam diskusi Live di Studi AW Channel Jalan Sisingamangaraja, Medan dengan tema "Cipayung Plus Bersuara: Apresiasi dan Catatan Kritis Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara". Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara. "Kementerian dan lembaga terkait, baik di pemerintah pusat maupun daerah, harus aktif memverifikasi data penerima bantuan sosial. Warga yang terlewatkan perlu didata agar mereka juga mendapat bantuan. Alasan kegentingan bencana tidak boleh menjadi dalil untuk membiarkan praktik serampangan terjadi," kata Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara, Abdul Razak Nasution. Cipayung plus menurut Razak sangat mengapresiasi upaya dari Gubernur Sumatera Utara dalam menanggulangi Covid-19 dan dampaknya di tengah masyarakat. Akan tetapi, menurut mereka masih banyak hal yang juga harus dikritisi seputar penanggulangan wabah tersebut. "Ada 2 catatan kritis mahasiswa Pertama, Gubernur Kurang merangkul kepala daerah, masak hanya undang zoom 11 kepala daerah padahal kita memiliki 33 Kab/ Kota. Janganlagi ada dendam politik terdahulu dan lain sebagainya. Harus berkolaborasi dan benar-benar bersatulah menyatukan kekuatan dan seluruh potensi yang ada dalam memutus mata rantai corona ini. Kedua, Gubsu selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 harus mengevaluasi dan mencopot orang-orang 'pencari kerja' yang diduga hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok dengan memanfaatkan bantuan yang ada di Gugus Tugas," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Cipayung Plus Sumatera Utara juga meminta agar Gubernur memperhatikan kondisi mahasiswa yang juga banyak terimbas akibat Covid-19. "Melihat susahnya perekonomian pada masa pandemi ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang sangat kesulitan untuk dapat membayar uang kuliah di tahun ajaran 2020-2021 ini. Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatra Utara dalam hal ini di harapkan dapat memberikan solusi kepada mahasiswa dengan menggratiskan uang kuliah pada tahun 2020-2021 ini. Tentunya dengan berdiskusi serta melibatkan pihak rektorat kampus-kampus yang ada di Sumatra Utara baik kampus negri maupun kampus swasta." ungkapnya. Closing statement Ketua DPD IMM Sumut, Zulham Hidayah Pardede menyampaikan Pertama, Mendoakan Gugus Tugas Sumut agar selalu dalam lindungan Allah SWT dan Pandemi berakhir. Kedua Meminta masyarakat agar mau bersabar dan ikut himbauan pemrovsu seperti pola hidup sehat, jaga jarak.[R]

Cipayung plus Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bergerak cepat dalam menangani dampak Covid-19. Salah satu persoalan yang harus dilakukan dengan cara cepat yakni terkait persoalan data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hal ini mengemuka dalam diskusi Live di Studi AW Channel Jalan Sisingamangaraja, Medan dengan tema "Cipayung Plus Bersuara: Apresiasi dan Catatan Kritis Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara". Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara. "Kementerian dan lembaga terkait, baik di pemerintah pusat maupun daerah, harus aktif memverifikasi data penerima bantuan sosial. Warga yang terlewatkan perlu didata agar mereka juga mendapat bantuan. Alasan kegentingan bencana tidak boleh menjadi dalil untuk membiarkan praktik serampangan terjadi," kata Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara, Abdul Razak Nasution. Cipayung plus menurut Razak sangat mengapresiasi upaya dari Gubernur Sumatera Utara dalam menanggulangi Covid-19 dan dampaknya di tengah masyarakat. Akan tetapi, menurut mereka masih banyak hal yang juga harus dikritisi seputar penanggulangan wabah tersebut. "Ada 2 catatan kritis mahasiswa Pertama, Gubernur Kurang merangkul kepala daerah, masak hanya undang zoom 11 kepala daerah padahal kita memiliki 33 Kab/ Kota. Janganlagi ada dendam politik terdahulu dan lain sebagainya. Harus berkolaborasi dan benar-benar bersatulah menyatukan kekuatan dan seluruh potensi yang ada dalam memutus mata rantai corona ini. Kedua, Gubsu selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 harus mengevaluasi dan mencopot orang-orang 'pencari kerja' yang diduga hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok dengan memanfaatkan bantuan yang ada di Gugus Tugas," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Cipayung Plus Sumatera Utara juga meminta agar Gubernur memperhatikan kondisi mahasiswa yang juga banyak terimbas akibat Covid-19. "Melihat susahnya perekonomian pada masa pandemi ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang sangat kesulitan untuk dapat membayar uang kuliah di tahun ajaran 2020-2021 ini. Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatra Utara dalam hal ini di harapkan dapat memberikan solusi kepada mahasiswa dengan menggratiskan uang kuliah pada tahun 2020-2021 ini. Tentunya dengan berdiskusi serta melibatkan pihak rektorat kampus-kampus yang ada di Sumatra Utara baik kampus negri maupun kampus swasta." ungkapnya. Closing statement Ketua DPD IMM Sumut, Zulham Hidayah Pardede menyampaikan Pertama, Mendoakan Gugus Tugas Sumut agar selalu dalam lindungan Allah SWT dan Pandemi berakhir. Kedua Meminta masyarakat agar mau bersabar dan ikut himbauan pemrovsu seperti pola hidup sehat, jaga jarak.