Cipayung Plus Bicarakan Netralitas Aparat Negara Di Pemilu 2019

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Sumut menggelar dialog bertajuk "Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu 2019" di Djong caffe, Selasa (22/1/2019). Diskusi ini menjadi awal dari rangkaain menyambut Dies Natalis yang ke 47 pada 22 Januari 2019.

 Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Alwi Hasbi Silalahi (HMI), Gito M Pardede (GMKI), Faith Manalu (GMNI) , Azlan Hasibuan (PMII) dan  Parno Manulae (PMKRI ), juga hadir pihak lainnya antara lain Syafrial Syah dari KPU Sumut, Agus Marwan dari Bawaslu Sumut dan Pengamat politik Faisal Riza.

"Forum ini menyoroti keterlibatan PNS, TNI dan Polri yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2019. Bagaimanapun dari sisi jumlah mereka mampu mengubah peta kemenangan," kata Alwi Hasbi Silalahi.

Hal yang sama disampaian Gito Pardede. Menurutnya saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya beberapa kepala daerah yang terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada paslon tertentu di Pilpres 2019. Secara psikologis, hal ini menurutnya akan mempengaruhi seluruh bawahannya yang juga secara tidak langsung akan mengarahkan pilihannya sesuai dengan dukungan dari kepala daerah tersebut. Kondisi ini menurutnya harus menjadi bagian dari pengawasan pihak terkait dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dukungan mereka ke satu pasangan calon (paslon) potensial memiliki efek berlipat di masyarakat dan pemilih. Kondisi sosial dalam menjelang pilpres ini memang panas. Semua pihak harus diawasi selain tim kampanye dan kandidat dan aparatur negara," ujarnya.

Dari berbagai kondisi ini, Cipayung Plus bertekad untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut. Mereka juga menyerukan agar seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu 2019 seperti KPU dan Bawaslu agar menjalankan tugasnya dengan baik.

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Sumut menggelar dialog bertajuk "Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu 2019" di Djong caffe, Selasa (22/1/2019). Diskusi ini menjadi awal dari rangkaain menyambut Dies Natalis yang ke 47 pada 22 Januari 2019.

 Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Alwi Hasbi Silalahi (HMI), Gito M Pardede (GMKI), Faith Manalu (GMNI) , Azlan Hasibuan (PMII) dan  Parno Manulae (PMKRI ), juga hadir pihak lainnya antara lain Syafrial Syah dari KPU Sumut, Agus Marwan dari Bawaslu Sumut dan Pengamat politik Faisal Riza.

"Forum ini menyoroti keterlibatan PNS, TNI dan Polri yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2019. Bagaimanapun dari sisi jumlah mereka mampu mengubah peta kemenangan," kata Alwi Hasbi Silalahi.

Hal yang sama disampaian Gito Pardede. Menurutnya saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya beberapa kepala daerah yang terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada paslon tertentu di Pilpres 2019. Secara psikologis, hal ini menurutnya akan mempengaruhi seluruh bawahannya yang juga secara tidak langsung akan mengarahkan pilihannya sesuai dengan dukungan dari kepala daerah tersebut. Kondisi ini menurutnya harus menjadi bagian dari pengawasan pihak terkait dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dukungan mereka ke satu pasangan calon (paslon) potensial memiliki efek berlipat di masyarakat dan pemilih. Kondisi sosial dalam menjelang pilpres ini memang panas. Semua pihak harus diawasi selain tim kampanye dan kandidat dan aparatur negara," ujarnya.

Dari berbagai kondisi ini, Cipayung Plus bertekad untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut. Mereka juga menyerukan agar seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu 2019 seperti KPU dan Bawaslu agar menjalankan tugasnya dengan baik.