Catatan '8 Interupsi' Abdul Rahim di Refleksi Akhir Tahun 2023

Tidak terasa lebih 100 hari ( 114 Hari )  Pj Gubsu Saudara Hassanudin telah menjalankan tugas atas amanat Negara dan amanat Presiden RI. Dan kita mengetahui 5 Tahun sebelumnya Pj Gubsu dilantik dimana Terobosan program Pasangan Eramas ( Bapak Edy Rahmayadi dan Musa Rajecksah ) telah membangun pondasi membangun Sumut Adil, Aman dan Bermartabat (RPJMD Sumut 2018 - 2023).

Tentunya Masyarakat Sumut memiliki ekpektasi/harapan besar kepada Saudara Pj Gubsu melanjutkan Pembangunan Sumut lebih baik, lebih luas dan lebih di rasakan masyarakat Dan  Masyarakat Sumut menunggu  terobosan kebijakan strategis populis yang berdampak kepada perekonomian terkendali, Pelayanan prima, Pendidikan bermartabat, kesehatan ramah dan Infrastrutur mantap Sumut.

Tentunya kita dapat secara objektif mencermati kinerja bapak pj gubsu dalam waktu hampir 4 bulan ini sebagai orang nomor 1 di Sumut, dan sekda Pemprovsu sebagai oramg nomor 2 di Sumut, tentunya saya sebagai Anggota DPRD Sumut Anggota FraksI PKS memberikan apresiasi kepada gubsu yang telah mampu mengendalikan Inflasi masih tetap dibawah inflasi Nasional menurunkan angka stunting dari 21% menjadi 18%, dan telah melakukan pengukuhan Satuan Tugas ( Satgas ) Sekolah Bersir Narkoba dan juga kegiatan persiapan PON ke XXI yang terus diburu dan dikejar baik fisik maupun penyiapan Atlis sebagai tuan rumah, disamping kinerja yang dilakukan tentunya ada Pekerjaan Rumah yang harus menjadi atensi serius Bapak Pj Gubsu dan Bapak Sekda Sumut. Adapun 8 ( delapan ) catatan Refleksi Sumut Tahun 2023 adalah : 

1. Narkoba semakin menjamur, terkesan dibiarkan oleh instutusi dinegeri ini yang seharusnya garda terdepan memberantas peredaran benda haram ini, pemberantasan masih setengah hati  memberantas narkoba yang jelas2 merusak generasi muda Indonesia. Seharusnya kita malu sebagai FORKOPIMDA , kita malu sebagi anggota DPRD Sumut dan kita malu kepada generasi muda dan anak- anak kita  bahwa sumut masih bertengger di peringkat pertama peredaran dan pemakaian Narkoba di Indonesia. Dan di tangkapnya Mantan Kapolda Sumbar inisial TM adalah sebuah pelajaran penting bangsa ini.

2. Semakin Banyak konflik agraria/Pertahanan di sumut yang belum tuntas sehingga berdampak kepada konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, yang akhirnya endingnya merugikan masyarakat.

3. Kemiskinan dan Penggangguran yang meningkat terbukti kondisi masyarakat saat ini semakin berat dan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadi potensi terjadi  kriminalitas yang marak di tengah2 tentu membuat ketidaknyamanan masyarakat ( Pencurian, Perampokan, Begal dll )

4. Stagnan Pelayanan Birokrasi kepada dunia usaha dan masyarakat khusus bidang perizinan ( Galian C ), pendidikan, kesehatan dll. Dengan Sumut meraih  piagam Meritokrasi dari kementerian  MENPAN menjadi tantangan untuk pengelolan pelayanan ( Merit System)  lebih baik di Sumatera Utara 

5. Penyedian Bus untuk Mahasiswa dan Masyarakat untuk pulang ke Kampung untuk dapat menyalurkan aspirasi sebagai Pemilih, karena rata-rata mahasiswa di medan dan sekitaranya masih memiliki KTP Kampung halaman agar ini menjadi Atensi Bapak Pj. Gubsu dan sekda Sumut dan penyediaan bus bukan hal yang baru karena Pemprovsu dan Pemko Medan menyedikan vus disaat Hari Raya Idul Fitri  dan Tahun Baru. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut.

6. Stagnannya Pembangunan 2,7 T sebagai Proyek Multiyears yang seharusnya tuntas tahun 2023 ini, tapi kenyataan PT Waskita yang di tunjuk sebagai Pelaksana di lapangan tidak serius dan seolah2 bermain2 ( Wanprestasi ) terhadap program yang sesungguhnya membantu perekonomian dan akses pelayanan di masyarakat.

7. Mendesak di bentuk Pansus Pertambangan, dimana Sumut memiliki Energi Sumber daya Mineral/ESDM  yang berlimpah ( Tambang Emas, Nikel Putih, Batu bara, Sawit Karet dll ), tapi  fakta di lapangan pembagian terjadi ketidakadilan dan seolah2 perusahaan2 besar yang memiliki izin dari Pusat memiliki kekuasaan dan peraturan sendiri tidak mendengar suara, saran dan masukan Kepala Daerah dan DPRD.

8. Sangat strategis di bentuk Pansus Pemilu dan Pilkada untuk menjaga Demokrasi Indonesia, karena kita tidak ingin ada niat2 untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang2an melawan hukum bahwa sudah indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat pemilu.***

Abdul Rahim Siregar merupakan anggota Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara