Calon Tunggal Untuk Rekonsiliasi Medan 2020

RMOLSumut. Kota Medan sudah dikenal sejak lama sebagai kota yang heterogen. Berbagai suku bangsa dan agama mewarnai kehidupan masyarakatnya. Pun berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, partai politik dan organisasi kesukuan maupun keagamaan tumbuh dengan harmonis dan saling bertoleransi hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat kota Medan.

Semua perbedaan itu, dijalani dengan penuh canda khas kota Medan. Kalaupun ada perselisihan, selalu diselesaikan dengan pendekatan damai tanpa dendam berkepanjangan.

Dalam bidang ekonomi, siapa saja, tanpa melihat suku, ras dan agama boleh melakukan perniagaan dan bisnis dalam bentuk dan cara yang beragam pula.

Disektor politik, siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau sebagai anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya sepanjang telah memenuhi syarat. Pada akhirnya siapa pun yang menang, saat itu juga diakui dan dinobatkan sebagai pemimpin seluruh masyarakat Kota Medan. Bahkan masyarakat kembali pada situasi semula, ngopi sambil bergurau khas Kota Medan

Namun, belakangan ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan bahwa harmonisasi khas Kota Medan akan terkoyak-koyak yang sulit untuk dirajut kembali.

Pada tahun 2018 lalu, saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, sangat terasa, dan kental sekali bahwa terdapat sebagian kecil orang yang dengan sengaja menarik-narik harmonisasi masyarakat Kota Medan dengan politik identitasnya.

Masyarakat dibentuk dan didoktrin untuk memilih bukan berdasarkan pemahaman politik yang programatis, tetapi memilih berdasarkan kecenderungan simbol identitas keagamaannya. Heterogenitas yang sudah Harmonis dengan segala bentuk toleransinya terkoyak hanya karena memilih seorang gubernur yang juga belum tentu merupakan representasi kuat dari agama tertentu.

Belum sempat merajut harmonisasi yang terkoyak, 2019 kembali masyarakat Kota Medan ditarik semakin keras untuk masuk dalam politik identitas yang begitu sangat terbuka. Bahkan cara-cara yang digunakan tidak lagi memperhatikan etika dan nilai-nilai moral keagamaan. Menyebarkan berita bohong (hoax), fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya mewarnai setiap hari di masa-masa kampanye pemilihan presiden.

Harmonisasi yang terkoyak pada masyarakat Kota Medan semakin melebar dan panjang. Hingga saat ini, koyakan tersebut belum terajut sama sekali. Sekelompok kecil orang tersebut terus saja menyampaikan narasi-narasi yang bertujuan memperlebar koyakan tersebut.

2020, tahun depan. Masyarakat Kota Medan kembali dihadapkan pada situasi politik yang sama yaitu pemilihan Walikota Medan. Kecenderungan koalisi politiknya masih sama. Politik identitas pasti masih akan digelorakan oleh sebagian kecil orang tersebut. Bila hal ini benar, maka Kota Medan akan berubah wujud sebagai kota yang tidak lagi nyaman sebagai tempat ngopi bareng, bercanda, berwisata kuliner dan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada.

Belum terlambat, 2020 masih setahun lagi, walau tahapanya sudah didepan mata.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang cepat dan bijak dari pamangku kepentingan untuk menutup ruang sebagian kecil orang tersebut untuk menumpangi momentum politik dengan tujuan merobek-robek harmonisasi masyarakat Kota Medan.

Sebagaimana kita ketahui, hasil pemilu legislatif telah menempatkan PDIP dan Partai Gerindra sebagai pemenang. Masing-masing partai tersebut memperoleh 10 kursi. Sudah cukup sebagai syarat minimal untuk mencalonkan jagoannya di Kota Medan.

Juga diketahui bahwa PDIP dan Gerindra adalah dua partai yang memimpin dua koalisi besar dalam dua momentum politik yang ditumpangi oleh politik identitas oleh sebagian kecil orang.

Tentunya sebagian kecil orang tersebut menginginkan kedua partai ini kembali bertarung sehingga semakin nyamanlah mereka menjalankan misi destruktifnya yaitu membenturkan kembali masyarakat Kota Medan.

Dengan demikian, mendudukkan PDIP dan Gerindra pada satu koalisi besar dalam menghadapi Pilkada Kota Medan menjadi agenda penting bagi tokoh-tokoh masyarakat yang tak menginginkan Kota Medan tercabik-cabik.

Bahwa kedua partai tersebut didorong untuk menyatu dan mengajak partai lain untuk bersama hanya mencalonkan satu pasangan calon saja dalam Pilkada Kota Medan.

RMOLSumut. Kota Medan sudah dikenal sejak lama sebagai kota yang heterogen. Berbagai suku bangsa dan agama mewarnai kehidupan masyarakatnya. Pun berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, partai politik dan organisasi kesukuan maupun keagamaan tumbuh dengan harmonis dan saling bertoleransi hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat kota Medan.

Semua perbedaan itu, dijalani dengan penuh canda khas kota Medan. Kalaupun ada perselisihan, selalu diselesaikan dengan pendekatan damai tanpa dendam berkepanjangan.

Dalam bidang ekonomi, siapa saja, tanpa melihat suku, ras dan agama boleh melakukan perniagaan dan bisnis dalam bentuk dan cara yang beragam pula.

Disektor politik, siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau sebagai anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya sepanjang telah memenuhi syarat. Pada akhirnya siapa pun yang menang, saat itu juga diakui dan dinobatkan sebagai pemimpin seluruh masyarakat Kota Medan. Bahkan masyarakat kembali pada situasi semula, ngopi sambil bergurau khas Kota Medan

Namun, belakangan ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan bahwa harmonisasi khas Kota Medan akan terkoyak-koyak yang sulit untuk dirajut kembali.

Pada tahun 2018 lalu, saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, sangat terasa, dan kental sekali bahwa terdapat sebagian kecil orang yang dengan sengaja menarik-narik harmonisasi masyarakat Kota Medan dengan politik identitasnya.

Masyarakat dibentuk dan didoktrin untuk memilih bukan berdasarkan pemahaman politik yang programatis, tetapi memilih berdasarkan kecenderungan simbol identitas keagamaannya. Heterogenitas yang sudah Harmonis dengan segala bentuk toleransinya terkoyak hanya karena memilih seorang gubernur yang juga belum tentu merupakan representasi kuat dari agama tertentu.

Belum sempat merajut harmonisasi yang terkoyak, 2019 kembali masyarakat Kota Medan ditarik semakin keras untuk masuk dalam politik identitas yang begitu sangat terbuka. Bahkan cara-cara yang digunakan tidak lagi memperhatikan etika dan nilai-nilai moral keagamaan. Menyebarkan berita bohong (hoax), fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya mewarnai setiap hari di masa-masa kampanye pemilihan presiden.

Harmonisasi yang terkoyak pada masyarakat Kota Medan semakin melebar dan panjang. Hingga saat ini, koyakan tersebut belum terajut sama sekali. Sekelompok kecil orang tersebut terus saja menyampaikan narasi-narasi yang bertujuan memperlebar koyakan tersebut.

2020, tahun depan. Masyarakat Kota Medan kembali dihadapkan pada situasi politik yang sama yaitu pemilihan Walikota Medan. Kecenderungan koalisi politiknya masih sama. Politik identitas pasti masih akan digelorakan oleh sebagian kecil orang tersebut. Bila hal ini benar, maka Kota Medan akan berubah wujud sebagai kota yang tidak lagi nyaman sebagai tempat ngopi bareng, bercanda, berwisata kuliner dan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada.

Belum terlambat, 2020 masih setahun lagi, walau tahapanya sudah didepan mata.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang cepat dan bijak dari pamangku kepentingan untuk menutup ruang sebagian kecil orang tersebut untuk menumpangi momentum politik dengan tujuan merobek-robek harmonisasi masyarakat Kota Medan.

Sebagaimana kita ketahui, hasil pemilu legislatif telah menempatkan PDIP dan Partai Gerindra sebagai pemenang. Masing-masing partai tersebut memperoleh 10 kursi. Sudah cukup sebagai syarat minimal untuk mencalonkan jagoannya di Kota Medan.

Juga diketahui bahwa PDIP dan Gerindra adalah dua partai yang memimpin dua koalisi besar dalam dua momentum politik yang ditumpangi oleh politik identitas oleh sebagian kecil orang.

Tentunya sebagian kecil orang tersebut menginginkan kedua partai ini kembali bertarung sehingga semakin nyamanlah mereka menjalankan misi destruktifnya yaitu membenturkan kembali masyarakat Kota Medan.

Dengan demikian, mendudukkan PDIP dan Gerindra pada satu koalisi besar dalam menghadapi Pilkada Kota Medan menjadi agenda penting bagi tokoh-tokoh masyarakat yang tak menginginkan Kota Medan tercabik-cabik.

Bahwa kedua partai tersebut didorong untuk menyatu dan mengajak partai lain untuk bersama hanya mencalonkan satu pasangan calon saja dalam Pilkada Kota Medan.