Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar mendesak Presiden Prabowo Subianto ikut bertanggung jawab atas polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Bahkan, PMKRI mendesak Prabowo mundur dari jabatan Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral demi menjaga kehormatan konstitusi.
Sikap tersebut disampaikan dalam Diskusi Terbuka bertajuk "Indonesia Pascapengunduran Diri Wapres: Ujian Konstitusi, Stabilitas Politik dan Masa Depan Demokrasi" yang digelar pada 19 November 2026.
Dalam diskusi tersebut, PMKRI Pematangsiantar menyoroti persoalan proses pencalonan Gibran yang dinilai menyisakan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap konstitusi, mekanisme verifikasi persyaratan calon, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Ketua PMKRI Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, menegaskan bahwa persoalan pencalonan 2024 tidak bisa hanya dibebankan kepada Gibran. Menurutnya, Prabowo sebagai pasangan calon juga harus dimintai pertanggungjawaban.
"Pencalonan 2024 menunjukkan indikasi upaya manipulatif yang dilakukan bersama-sama, dan kami menilai Prabowo Subianto sebagai pasangan calonnya turut terlibat secara sadar dan sistemik di dalamnya," ujar Fransisco.
Ia menilai terdapat kesenjangan pertanggungjawaban dalam polemik tersebut. Sebab, ketika persoalan pencalonan menjadi sorotan, Prabowo tetap menjalankan jabatan Presiden, sementara beban moral dan hukum justru diarahkan kepada Gibran.
"Faktanya, setelah semua ini terbuka, pihak yang paling beruntung justru Prabowo. Ia tetap duduk di kursi presiden, sementara beban moral dan hukum dipikulkan pada satu orang," katanya.
Senada dengan itu, PGK PMKRI Pematangsiantar, Paulinus Mersiwince Gulo, menolak jika persoalan tersebut hanya dipandang sebagai tanggung jawab individu Gibran.
Menurutnya, apabila proses pencalonan pasangan calon dibangun di atas mekanisme yang dinilai cacat, maka pertanggungjawabannya harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dibebankan kepada salah satu pihak.
"Kami menolak logika itu. Jika pencalonan dibangun di atas proses yang cacat, kecacatan itu melekat pada pasangan calon, bukan pada wakilnya saja. Karena itu, kami mendesak Prabowo Subianto ikut mundur dari jabatan Presiden demi menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan publik," tegas Paulinus.
Lebih jauh, PMKRI menilai polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan individu, tetapi juga memperlihatkan persoalan dalam sistem demokrasi dan mekanisme pengawasan pencalonan pejabat publik.
PMKRI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap proses verifikasi persyaratan calon agar dilakukan secara terbuka, cermat, dan akuntabel. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu juga dinilai perlu diperkuat agar kepastian hukum tidak datang terlambat.
Paulinus menegaskan, proses demokrasi ke depan harus menjamin masyarakat memperoleh informasi yang transparan, terutama dalam tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran, termasuk menyangkut persyaratan pencalonannya.
"Partai politik harus memperkuat akuntabilitasnya dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan punya integritas. Partai politik juga harus menciptakan budaya tanggung jawab di kalangan pejabat publik," tutupnya.
Melalui diskusi tersebut, PMKRI Pematangsiantar mengingatkan bahwa supremasi hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan elite politik. Konsistensi penegakan konstitusi, transparansi, dan pertanggungjawaban pejabat publik dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.
