RMOLSumut. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat permohonan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 yang diajukan kepada Kemenkeu dan MenpanRB.
Melalui surat bernomor 188.31/3746/SJ, yang ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumol itu merasa keberatan dengan pemberian gaji, pensiun/tunjangan ketiga belas, serta THR kepada PNS, Polri, TNI, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan. Hasilnya, pemberian tunjangan tersebut diprediksi akan molor.
Bahkan, iming-iming pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pejabat negara yang sebelumnya sudah diteken Presiden Joko Widodo tampaknya harus mundur.
"Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat 2, kedua PP dmaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden," bunyi surat yang ditandatangani Tjahjo.
Padahal sebelumnya, pemerintah memastikan jika THR akan cair pada tanggal 24 Mei. Sedangkan gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni tahun ini.
Namun demikian, THR dan gaji ke-13 yang telah dianggarkan masing-masing sebesar Rp 20 triliun ini tak akan cepat dirasakan oleh penerima THR dan tunjangan.
"Penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," jelas Tjahjo dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Atas dasar itu, Tjahjo pun berharap ada perubahan atau revisi terhadap Pasal 10 ayat 2 dalam dua PP tersebut. [krm/rmol]
Melalui surat bernomor 188.31/3746/SJ, yang ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumol itu merasa keberatan dengan pemberian gaji, pensiun/tunjangan ketiga belas, serta THR kepada PNS, Polri, TNI, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan. Hasilnya, pemberian tunjangan tersebut diprediksi akan molor.
Bahkan, iming-iming pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pejabat negara yang sebelumnya sudah diteken Presiden Joko Widodo tampaknya harus mundur.
"Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat 2, kedua PP dmaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden," bunyi surat yang ditandatangani Tjahjo.
Padahal sebelumnya, pemerintah memastikan jika THR akan cair pada tanggal 24 Mei. Sedangkan gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni tahun ini.
Namun demikian, THR dan gaji ke-13 yang telah dianggarkan masing-masing sebesar Rp 20 triliun ini tak akan cepat dirasakan oleh penerima THR dan tunjangan.
"Penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," jelas Tjahjo dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Atas dasar itu, Tjahjo pun berharap ada perubahan atau revisi terhadap Pasal 10 ayat 2 dalam dua PP tersebut. [krm/rmol]
BERITA SEBELUMNYA
88 Orang CPNS Kota Binjai Terima SK
BERITA BERIKUTNYA
Dana Desa Atasi Karhutla Di Sumsel
Van Joened
Berita Populer
