BUMN Perlu "Didekatkan" Dengan Masyarakat Lokal

Perusahaan-perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperhatikan keterwakilan masyarakat lokal dalam struktur kepemimpinan mereka. Hal ini penting agar perusahaan plat merah tersebut tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini disampaikan tokoh asal Simalungun, Jon Sari Haloho menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi antara pihak korporasi pada daerah-daerah di Indonesia dengan tempat korporasi tersebut beroperasi. "Keterwakilan kalangan masyarakat ini tentu penting untuk mendekatkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan masyarakat setempat. Kita sering mendengar adanya bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat setempat karena merasa perusahaan yang hadir tidak merangkul mereka," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (7/1). Mantan petinggi salah satu bank swasta di Indonesia yang kini menjabat Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan ini mencontohkan, beberapa perusahaan berstatus BUMN banyak beroperasi di Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Simalungun. Salah satu diantaranya yakni PT Pekebunan Nusantara (PTPN) IV yang wilayah operasional perkebunannya sebagian besar berada di sana. "Selama ini kita lihat selalu ada perwakilan dari sosok warga Simalungun di jajaran pimpinannya. Saya yakin situasi yang kondusif antara perusahaan dengan warga terjalin karena adanya sosok-sosok dari kalangan warga Simalungun disana, sehingga dianggap menjadi bagian dari perwakilan masyarakat yang ada disana," ungkapnya. Hal-hal seperti ini menurut Jon Sari Haloho sangat penting untuk menjadi perhatian dari para petinggi BUMN. Karena ia yakin, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut sangat membutuhkan sinergitas dengan masyarakat dalam menjalankan operasional usaha mereka.[R]

Perusahaan-perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperhatikan keterwakilan masyarakat lokal dalam struktur kepemimpinan mereka. Hal ini penting agar perusahaan plat merah tersebut tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini disampaikan tokoh asal Simalungun, Jon Sari Haloho menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi antara pihak korporasi pada daerah-daerah di Indonesia dengan tempat korporasi tersebut beroperasi. "Keterwakilan kalangan masyarakat ini tentu penting untuk mendekatkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan masyarakat setempat. Kita sering mendengar adanya bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat setempat karena merasa perusahaan yang hadir tidak merangkul mereka," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (7/1). Mantan petinggi salah satu bank swasta di Indonesia yang kini menjabat Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan ini mencontohkan, beberapa perusahaan berstatus BUMN banyak beroperasi di Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Simalungun. Salah satu diantaranya yakni PT Pekebunan Nusantara (PTPN) IV yang wilayah operasional perkebunannya sebagian besar berada di sana. "Selama ini kita lihat selalu ada perwakilan dari sosok warga Simalungun di jajaran pimpinannya. Saya yakin situasi yang kondusif antara perusahaan dengan warga terjalin karena adanya sosok-sosok dari kalangan warga Simalungun disana, sehingga dianggap menjadi bagian dari perwakilan masyarakat yang ada disana," ungkapnya. Hal-hal seperti ini menurut Jon Sari Haloho sangat penting untuk menjadi perhatian dari para petinggi BUMN. Karena ia yakin, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut sangat membutuhkan sinergitas dengan masyarakat dalam menjalankan operasional usaha mereka.