Budi Cahyono: Keselamatan Presiden Harus Jadi Prioritas dalam Penggunaan Pesawat Kepresidenan

•PERISTIWA
externalexternalexternalexternal
Budi Cahyono: Keselamatan Presiden Harus Jadi Prioritas dalam Penggunaan Pesawat Kepresidenan
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN/Ist

Article Header Image Keselamatan Presiden merupakan bagian penting dari keamanan negara. Karena itu, pemilihan pesawat untuk mendukung perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto harus mengutamakan aspek keselamatan penerbangan, keamanan komunikasi, serta kesiapan teknis pesawat dalam menjalankan misi kepresidenan.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia (FSPPI), Budi Cahyono, menanggapi penggunaan pesawat Airbus A320-232 beregistrasi T7-ESJ dalam lawatan Presiden Prabowo ke Manila, Filipina.

Sebagai praktisi perawatan pesawat, Budi menilai penggunaan pesawat beregistrasi asing dalam penerbangan charter VIP bukan sesuatu yang luar biasa dalam industri penerbangan internasional.

Menurutnya, kode registrasi T7 menunjukkan bahwa pesawat tersebut terdaftar di San Marino. Pesawat T7-ESJ diketahui merupakan Airbus A320-232 buatan Toulouse, Prancis, dengan nomor seri pabrikan 2403 dan menggunakan mesin IAE V2527-A5.

Ia menjelaskan, registrasi pesawat tidak serta-merta menunjukkan kepemilikan aset maupun pihak yang mengendalikan operasionalnya. Kedua hal tersebut harus dilihat berdasarkan dokumen kepemilikan dan pengoperasian masing-masing pesawat.

Budi juga membandingkan T7-ESJ dengan pesawat kepresidenan RI-1 berkode A-001, yakni Boeing 737-800 BBJ2 yang dioperasikan TNI AU, serta PK-GRD yang merupakan Boeing 737-700 BBJ.

Menurutnya, riwayat PK-GRD yang sebelumnya menggunakan registrasi San Marino T7-BMB menunjukkan bahwa sebuah pesawat dapat berganti negara registrasi tanpa mengubah identitas tipe maupun pabrikan.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa aspek paling penting dalam penggunaan pesawat untuk misi kepresidenan adalah kepastian kelaikudaraan dan kesiapan operasional.

Dari sisi perawatan, pemeriksaan harus mencakup sertifikat kelaikudaraan, status inspeksi, pemenuhan Airworthiness Directives (AD), batas jam terbang dan siklus komponen, hingga seluruh temuan teknis pesawat.

Sementara dari sisi operasional, perlu dipastikan kualifikasi awak pesawat, berat dan keseimbangan pesawat, performa lepas landas dan pendaratan, kecukupan bahan bakar, kondisi cuaca, serta kesiapan bandara alternatif.

"Data inilah yang menentukan apakah pesawat benar-benar siap untuk penerbangan yang direncanakan," jelasnya.

Selain keselamatan penerbangan, Budi turut menyoroti pentingnya perlindungan komunikasi Presiden selama perjalanan. Menurutnya, Presiden harus tetap dapat menerima informasi strategis, berkoordinasi, dan mengambil keputusan melalui sistem komunikasi yang telah dinilai oleh pihak berwenang.

Pengamanan juga harus mencakup pengendalian akses ke pesawat serta perlindungan informasi kedinasan. Karena itu, isu dugaan penyadapan yang berkembang di ruang publik perlu disikapi berdasarkan fakta, tanpa mengabaikan pentingnya sistem pengamanan komunikasi dalam setiap misi kepresidenan.

Budi menegaskan, dirinya mendukung penggunaan pesawat T7-ESJ sepanjang pesawat, operator, awak, dan sistem pengamanan komunikasinya memenuhi seluruh persyaratan misi kepresidenan.

Jika hasil penilaian teknis dan operasional menunjukkan pesawat tersebut paling siap untuk mendukung perjalanan Presiden, penggunaan pesawat charter dapat menjadi keputusan yang bertanggung jawab.

Meski demikian, ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar pemilihan pesawat dan skema penggunaannya sepanjang informasi tersebut dapat dibuka.

"Biaya tetap harus dipertanggungjawabkan, dengan keselamatan Presiden dan keamanan negara sebagai prioritas," pungkasnya.Article Image

Editor : Jonris Purba


Berita Terkait