Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) ditargetkan rampung pada 2027. Namun, percepatan pembangunan transportasi massal ini masih membutuhkan penyelesaian sejumlah regulasi di tingkat kabupaten dan kota.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait BRT Mebidang segera menuntaskan pembahasannya. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mendukung operasional dan pengelolaan transportasi massal yang melintasi tiga wilayah tersebut.
Bobby menyebutkan, Medan dan Binjai telah menyelesaikan Perda. Sementara daerah lainnya diminta segera mengajukan pembahasan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.
“Medan dan Binjai sudah menyelesaikan Perdanya, daerah lain saya harap segera menyampaikan ke DPRD dan memasukkannya ke Prolegda 2027. Program ini membutuhkan kolaborasi kuat Pemprov dan kabupaten/kota,” kata Bobby dalam rapat finalisasi Public Service Obligation (PSO) BRT Mebidang di Kantor Gubernur Sumut, Selasa, 17 November 2026.
Di sisi pembangunan fisik, proyek BRT Mebidang masih memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dikejar. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, pembangunan halte off corridor telah mencapai 75 persen, Depo Pinang Baris 57 persen, Depo Amplas 51 persen, jalur koridor 36 persen, dan halte on corridor baru 17 persen.
Proyek ini juga mencakup pengadaan 90 unit bus untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.
Selain infrastruktur, persoalan kelembagaan dan kewenangan pengelolaan menjadi perhatian. Bobby menilai BRT Mebidang membutuhkan organisasi yang kuat dan profesional agar operasionalnya berjalan efektif.
Ia mencontohkan pengelolaan Transjakarta di Jakarta. Namun, menurutnya, sistem tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan karena adanya perbedaan kewenangan antara Jakarta dan daerah-daerah di Sumatera Utara.
“Kita butuh organisasi yang kuat untuk pengelolaan BRT Mebidang, seperti Transjakarta. Bedanya terkait kewenangan, oleh karena itu kita butuh sinkronisasi yang kuat antara provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT PSSU Fery Indra mengungkapkan jumlah pengguna BRT di sejumlah koridor Medan terus bertambah. Hingga Oktober 2026, lima koridor yang beroperasi telah mengangkut sekitar 2,7 juta penumpang, dengan rata-rata 8.941 penumpang per hari.
Pertumbuhan penumpang juga terlihat pada uji coba koridor K-11 dan K-12. Meski baru didukung dua unit bus, kedua koridor tersebut telah mengangkut sekitar 30.600 penumpang selama 84 hari operasional.
“Pemanfaatan lima koridor Medan terus tumbuh. Kita harap grafiknya terus membaik dan pengelolaan kita terus meningkat,” kata Fery.
Dengan target penyelesaian pada 2027, pekerjaan BRT Mebidang kini bukan hanya mengejar pembangunan fisik. Penyelesaian regulasi, kepastian kewenangan, serta kesiapan pengelolaan juga menjadi pekerjaan penting sebelum layanan transportasi massal ini beroperasi secara optimal. 
