Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon nomor 02 Prabowo-Sandi mencatat sedikitnya ada lima alasan utama BPN menilai Pemilu 2019 dipenuhi unsur kecurangan.
Juru bicara BPN 02, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya memiliki beberapa alasan untuk mempermasalahkan kesalahan input data pada website KPU.
Menurut Dahnil, kecurangan yang terjadi dinilai telah terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kecurangan tersebut juga dinilai telah dilakukan sejak proses kampanye hingga pasca pencoblosan.
"Sejak awal kami menyebutkan ada kecurangan yang terstruktur sistematis, masif dan brutal karena memang ada kecurangan yang terjadi mulai dari proses kampanye, pencoblosan dan pasca pencoblosan nahkan mulai DPT. Misalnya DPT yang kemudian kami protes kemudian tidak dapat sambutan dan perubahan yang signifikan," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media di ruang media center BPN 02, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Yang kedua kata Dahnil, terdapat mobilisasi terhadap para penegak hukum yang struktural. Bahkan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami berulang kali menyatakan ada masifisme kerja yang secara struktural dari aparat kepolisian bahkan beberapa LSM menyatakan bahwasanya polisi melakukan pendataan ada pemilih di kantong-kantong suara tertentu untuk apa pendataan itu dan sebagainya," katanya.
"Kemudian ada ibu-ibu berulang kali mengingatkan bahwasanya ada mobilisasi pegawai BUMN dan bahkan mereka diminta untuk menggunakan dana mereka sendiri untuk memastikan kemenangan dari salah satu calon yaitu 01. Kemudian ada mobilisasi ASN, kemudian kepala daerah segala macam sistematik pada masa kampanye," lanjut Dahnil.
Yang ketiga, pada masa pencoblosan dinilai terdapat kecurangan yang terjadi sehingga berpengaruh terhadap suara Paslon 02.
"Pada saat masa coblos ada daerah di mana Prabowo-Sandi terkuat tiba-tiba tempat suaranya kurang, di luar negeri tiba-tiba yang akan memilih 02 nggak bisa memilih dan seterusnya sampai pasca pencoblosan," paparnya.
Selain itu, pada proses pencoblosan terdapat quick count dari berbagai lembaga survei. Hasil quick count tersebut dinilai Dahnil sebagai upaya untuk mencocokkan pada Situng di KPU.
"Di fase pencoblosan ada quick count, yang sekarang dugaan kami berusaha di cocokkan dengan perhitungan digital nya KPU," ucapnya.
Selanjutnya, Dahnil juga menduga adanya gerakan yang masif pada Situng di KPU yang terdapat campur tangan orang lain.
"Ini sistematik yang kita rasakan, nah berangkat dari itu termasuk dari quick count. Kemudian situng yang konsisten, konsisten keliru itu menjadi seperti gerakan masif mengarahkan publik bahwasanya ini yang disebut mereka kalo ngomong post truth itu loh, ini sebenarnya desain post truth itu sendiri, jadi diarahkan, itu dugaan yang kami terima," pungkasnya. [hta]
Juru bicara BPN 02, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya memiliki beberapa alasan untuk mempermasalahkan kesalahan input data pada website KPU.
Menurut Dahnil, kecurangan yang terjadi dinilai telah terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kecurangan tersebut juga dinilai telah dilakukan sejak proses kampanye hingga pasca pencoblosan.
"Sejak awal kami menyebutkan ada kecurangan yang terstruktur sistematis, masif dan brutal karena memang ada kecurangan yang terjadi mulai dari proses kampanye, pencoblosan dan pasca pencoblosan nahkan mulai DPT. Misalnya DPT yang kemudian kami protes kemudian tidak dapat sambutan dan perubahan yang signifikan," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media di ruang media center BPN 02, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Yang kedua kata Dahnil, terdapat mobilisasi terhadap para penegak hukum yang struktural. Bahkan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami berulang kali menyatakan ada masifisme kerja yang secara struktural dari aparat kepolisian bahkan beberapa LSM menyatakan bahwasanya polisi melakukan pendataan ada pemilih di kantong-kantong suara tertentu untuk apa pendataan itu dan sebagainya," katanya.
"Kemudian ada ibu-ibu berulang kali mengingatkan bahwasanya ada mobilisasi pegawai BUMN dan bahkan mereka diminta untuk menggunakan dana mereka sendiri untuk memastikan kemenangan dari salah satu calon yaitu 01. Kemudian ada mobilisasi ASN, kemudian kepala daerah segala macam sistematik pada masa kampanye," lanjut Dahnil.
Yang ketiga, pada masa pencoblosan dinilai terdapat kecurangan yang terjadi sehingga berpengaruh terhadap suara Paslon 02.
"Pada saat masa coblos ada daerah di mana Prabowo-Sandi terkuat tiba-tiba tempat suaranya kurang, di luar negeri tiba-tiba yang akan memilih 02 nggak bisa memilih dan seterusnya sampai pasca pencoblosan," paparnya.
Selain itu, pada proses pencoblosan terdapat quick count dari berbagai lembaga survei. Hasil quick count tersebut dinilai Dahnil sebagai upaya untuk mencocokkan pada Situng di KPU.
"Di fase pencoblosan ada quick count, yang sekarang dugaan kami berusaha di cocokkan dengan perhitungan digital nya KPU," ucapnya.
Selanjutnya, Dahnil juga menduga adanya gerakan yang masif pada Situng di KPU yang terdapat campur tangan orang lain.
"Ini sistematik yang kita rasakan, nah berangkat dari itu termasuk dari quick count. Kemudian situng yang konsisten, konsisten keliru itu menjadi seperti gerakan masif mengarahkan publik bahwasanya ini yang disebut mereka kalo ngomong post truth itu loh, ini sebenarnya desain post truth itu sendiri, jadi diarahkan, itu dugaan yang kami terima," pungkasnya. [hta]
BERITA SEBELUMNYA
Seragamkan Standar, Pemerintah Ambil Alih 40 Ribu Madrasah
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
