Bocor Video Rapat Tertutup Menguak Ketidakmampuan ERAMAS Memimpin Sumut

Tangkapan layar video rapat tertutup OPD dipimpin oleh Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah/Repro
Tangkapan layar video rapat tertutup OPD dipimpin oleh Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah/Repro

Video rapat tertutup dengan agenda evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bocor kepada publik masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. 


Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Negeri Medan, Bakhrul Khair Amal menilai potongan video yang merekam pernyataan wakil gubernur Musa Rajekshah yang meminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk melakukan evaluasi kinerja OPD secara berkala serta pernyataannya yang menyebut belum adanya program secara utuh yang dibangun dalam mewujudkan berbagai perencanaan Pemprovsu, menyiratkan bahwa kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) belum mampu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi janji politik mereka.

"Yang terlihat dari pernyataan pak Wagub itu kan gambaran kinerja mereka selama 3 tahun memimpin, dan jelas disampaikannya bahwa kinerjanya belum seperti yang mereka harapkan," katanya, Rabu (10/11/2021).

Pengamat yang menggeggam gelar doktor ini menjelaskan makna lain yang tersirat dengan jelas dari video tersebut adalah adanya perbedaan pandangan antara gubernur dan wakilnya dalam kinerja untuk memanajemen pemerintahan. Bahkan yang lebih dalam lagi adalah bahwa perbedaan pandangan antara gubernur dan wakil gubernur tersebut, kini menjadi hal yang terbuka secara gamblang di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya, hal itu masih hanya sebatas isu saja.

"Nah ini sudah terbuka. Dan terkait perbedaan pandangan ini, sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat sendiri," ujarnya.

Dalam hal ini menurut Bakhrul, masyarakat harus semakin gencar untuk mengkritisi kondisi pimpinan Pemprov Sumut tersebut. Sebab, terlepas dari kondisi antara keduanya, masyarakat harus menuntut apa yang menjadi janji mereka saat maju di Pilgub 2018 lalu.

"Yang harus diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Karena janji untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatlah yang membuat masyarakat kemudian memilih mereka menjadi pemimpin di Sumatera Utara," pungkasnya.