Sejumlah agenda pembangunan Sumatera Utara menghadapi tantangan pendanaan dan koordinasi lintas kementerian. Salah satunya pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional yang membutuhkan percepatan proses pembiayaan sebelum perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan berakhir pada 31 Desember 2026.
Persoalan tersebut menjadi salah satu dari lima prioritas yang dibawa Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Selain pembangunan RSU Haji Medan, Pemprov Sumut mengusulkan penguatan keterpaduan pembangunan wilayah, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Untuk proyek RSU Haji Medan, Pemprov Sumut berharap rencana pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dari Pemerintah Korea Selatan dapat kembali masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau DRPLN-JM 2025-2029.
Bobby menyebut, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024. Skema yang ditawarkan memiliki bunga 0,05 persen dengan tenor 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun.
Namun, proyek itu belum tercantum dalam DRPLN-JM 2025-2029 setelah adanya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan," kata Bobby.
Pemprov Sumut telah mengajukan usulan re-entry kepada Bappenas pada 22 September 2026. Jika tidak segera ditindaklanjuti, peluang memanfaatkan skema pembiayaan tersebut berisiko terkendala tenggat perjanjian kerja sama.
Kesenjangan Pembangunan Kepulauan Nias
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian, terutama di Kepulauan Nias. Wilayah ini memiliki potensi pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, dan perkebunan, tetapi masih menghadapi kendala konektivitas, tingginya biaya logistik, keterbatasan akses pasar, serta kesenjangan infrastruktur.
Pemprov Sumut mengusulkan program percepatan pembangunan Kepulauan Nias untuk periode 2027-2029 melalui skema tahun jamak. Program itu mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan kepastian anggaran, target, dan tahapan pelaksanaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemprov Sumut juga mengusulkan insentif khusus untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Di sisi lain, integrasi pembangunan antarwilayah dinilai penting agar potensi sumber daya Sumut tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Bobby menilai, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu dihubungkan dengan potensi perkebunan, pangan, dan energi melalui konektivitas serta hilirisasi.
Berdasarkan data yang disampaikan Bobby, Sumut memiliki sekitar 15,8 juta penduduk. Pada triwulan II 2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumut mencapai Rp341,05 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen.
Dalam kerangka pembangunan nasional 2025-2029, Sumut diarahkan menjadi salah satu kawasan strategis bioindustri dan pariwisata global. Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Metropolitan Medan, kawasan industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kuala Tanjung-Sei Mangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan di wilayah lainnya.
Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei Diusulkan Jadi Satu Koridor
Prioritas berikutnya adalah mengintegrasikan Belawan, Kuala Tanjung, dan Sei Mangkei dalam satu koridor industri dan logistik nasional.
Dalam konsep yang diajukan, Belawan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan, Kuala Tanjung menjadi hub internasional, sedangkan Sei Mangkei difokuskan sebagai pusat hilirisasi industri.
Pengembangan koridor tersebut membutuhkan peta jalan, target pembangunan periode 2027-2029, serta integrasi program dan pembiayaan antarkementerian dan lembaga.
Integrasi itu diharapkan dapat memperkuat hubungan antara infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, dan pusat produksi. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat mendorong investasi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut untuk periode 2026-2028 mencakup pemulihan hunian warga, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Pemprov Sumut meminta Bappenas membantu menyelesaikan hambatan koordinasi lintas kementerian agar program pemulihan memiliki target dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Lima usulan tersebut kini membutuhkan tindak lanjut berupa kepastian pembiayaan, penanggung jawab program, dan jadwal pelaksanaan. Tanpa dukungan lintas sektor yang terarah, sejumlah agenda pembangunan berisiko menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Pemprov Sumut juga mendorong integrasi pembangunan bersama 10 provinsi di Sumatera untuk memperkuat konektivitas dan sinergi ekonomi antarwilayah. 