Bobby Harus Paham Memilah Antara 'Keluarga Istana' Dan Walikota Medan

Pengamat Pemerintah kota Medan angkat bicara terkait pengusiran terhadap kedua jurnalis kota Medan yang sedang menjalankan tugasnya Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, beberapa waktu lalu.

Pengamat pemerintahan, Arifin Saleh Siregar mengatakan Bobby Nasution harusnya memahami tugas pokoknya sebagai pejabat publik atau orang nomor satu di kota Medan. Dengan begitu akan terlihat kapan pengamanan selaku pribadi (keluarga istana) dan kapan ia harus ditempatkan sebagai pejabat publik.

"Dalam konteks tugas pemerintahan kota Medan, dia juga harus bisa memilah, mana yang harus dikedepankan mana yang yang harus di kesampingkan, dan juga bisa mengambil keputusan sekala prioritas posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana," katanya kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Meskipun walikota Medan sebagai keluarga presiden yang tak lekang oleh penjagaan SOP kepresidenan disisi lain dia juga harus tau bahwa dia milik warga kita Medan dengan status yang di sandangnya.

"Sebagai pejabat publik dia harus memahami bahwa dia milik publik, milik warga kota medan, dan konsekuesi sebagai pejabat publik itu banyak," ujarnya.

Terkait pengusiran wartawan yang dilakukan oleh petugas pengawalan, Bobby menurut Arifin seharusnya bisa memperlihatkan sisi kebijaksanaannya selaku pemimpin.

"Nah disinilah dia menentukan posisinya itu, dia harus berani dann tegas kapan dia pejabat publik dan kapan dia keluarga istana. Terkait permasalah yang terjadi kepada wartawan ini juga harus disikapi dengan  bijak, ini sebuah kritik yang membangun jangan dianggap bahwa ini bertendensi negatif," pungkasnya.

Dekan FISIP UMSU ini mengatakan pers adalah pilar dari demokrasi dan saluran komunikasi untuk menyampaikan suara publik kepada pemerintah kota Medan maupun sebaliknya.

"Agar ini tidak berlalut larut kita minta Bobby dan aparat pemkonya bukan lagi tim suksenya, untuk membangun komunikasi politik kepada semua pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Itu fumgsinya pejabat publik atau kepala daerah ketika ada persoalan semacam ini, atau persoalan yang muncul,"demikian Arifin Saleh Siregar.