Bobby-Aulia Dan Proyek Besar PDIP-Gerindra Menuju 2024

Bagi PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra (PG) memasangkan Bobby Nasution dengan Aulia Rachman adalah proyek besar menuju 2024. Kedua figur ini sesungguhnya bukanlah figur ideal bagi kedua partai. Bobby Nasution belumlah akan diterima secara total di PDI-P meski ia mendaftar sebagai anggota partai itu untuk kepentingan pencalonan Pilkada Kota Medan 2020. Pada konstituen PG bayang-bayang Ikhwan Ritonga masih sangat kuat. Namun setelah ditugasi sebagai Ketua PG Kota Medan isyarat akomodatif terlihat begitu kuat. Karena itu harus diakui bahwa pada kedua partai itu keinginan untuk mencalonkan figur lain tetap kuat bahkan pada last minutes sekalipun. Tetapi, sekali lagi, proyek besar PDI-P dan PG untuk 2024 dipandang jauh lebih penting dari fakta-fakta lain yang oleh orang tertentu diajukan sebagai pertimbangan khusus untuk menolak pasangan ini (Bobby Nasution-Aulia Rachman). Sebenarnya sejak bulan lalu rakyat kota Medan merasa sudah tidak ada lagi nilai kejutan untuk Pilkada Kota Medan 2020. Misalnya, untuk pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman harus dimaknai sebagai representasi dua pemimpin koalisi besar yang berlaga pada Pilpres 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra (PG). Di sini sangat sulit disembunyikan pikiran Megawati Soekarnoputri yang dengan melihat aspek penting koalisi jangka panjang, memberi restu kepada Jokowi dan Prabowo untuk merancang hal yang mereka anggap terbaik untuk PDIP dan PG. “Sekali kayuh dua tiga pulau terlampaui”, kurang lebih begitu pepatah Melayu menyebut. Kedua partai (PDIP dan PG), dan dengan mengkapitalisasi nama besar dan pengaruh Jokowi sebagai Presiden RI, berusaha memenangkan Pilkada Kota Medan 2020 dan beberapa pilkada serentak lainnya di seluruh Indonesia kurang lebih sebagai sebuah entry point untuk menjawab banyak hal dalam hubungan lama Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Bahwa selain sekaligus uji coba kombinasi mesin politik berganda menuju Pilpres 2024, kemungkinan besar saat ini sudah bisalah kita menyebut dua nama yang akan diusung pada Pilpres 2024 dari koalisi yang akan memimpin ini, Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Bagi PDIP sendiri tentu secara khusus hal ini dapat pula dimaknai sebagai upaya penunaian “Kesepakatan Batu Tulis” yang dulu sempat terabaikan. Bagaimana melihat Prabowo Subianto tidak amat senang dengan langkah ini? Tentu saja juga hal ini menjadi sesuatu yang dapat dimaknai sebagai upaya melanjutkan “cita-cita trah khusus Bung Karno”. Bagi Prabowo Subianto dan PG koalisi ini dalam banyak hal akan menjadi jawaban dan peluang besar atas kemerosotan respek yang begitu tajam, khususnya pada kekuatan politik pendukung yang ditinggalkannya usai Pemilu 2019, apalagi setelah menjadi anggota Kabinet Jokowi. Hanya sedikit orang dari kekuatan politik yang mendukungnya pada pilpres 2019 itu yang dengan legowo bisa menerima Prabowo Subianto tidak memilih peran sebagai pemimpin oposisi.*** Sohibul Ansor Siregar, Pengamat Politik yang juga akademisi UMSU


Bagi PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra (PG) memasangkan Bobby Nasution dengan Aulia Rachman adalah proyek besar menuju 2024. Kedua figur ini sesungguhnya bukanlah figur ideal bagi kedua partai. Bobby Nasution belumlah akan diterima secara total di PDI-P meski ia mendaftar sebagai anggota partai itu untuk kepentingan pencalonan Pilkada Kota Medan 2020. Pada konstituen PG bayang-bayang Ikhwan Ritonga masih sangat kuat. Namun setelah ditugasi sebagai Ketua PG Kota Medan isyarat akomodatif terlihat begitu kuat. Karena itu harus diakui bahwa pada kedua partai itu keinginan untuk mencalonkan figur lain tetap kuat bahkan pada last minutes sekalipun. Tetapi, sekali lagi, proyek besar PDI-P dan PG untuk 2024 dipandang jauh lebih penting dari fakta-fakta lain yang oleh orang tertentu diajukan sebagai pertimbangan khusus untuk menolak pasangan ini (Bobby Nasution-Aulia Rachman). Sebenarnya sejak bulan lalu rakyat kota Medan merasa sudah tidak ada lagi nilai kejutan untuk Pilkada Kota Medan 2020. Misalnya, untuk pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman harus dimaknai sebagai representasi dua pemimpin koalisi besar yang berlaga pada Pilpres 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra (PG). Di sini sangat sulit disembunyikan pikiran Megawati Soekarnoputri yang dengan melihat aspek penting koalisi jangka panjang, memberi restu kepada Jokowi dan Prabowo untuk merancang hal yang mereka anggap terbaik untuk PDIP dan PG. “Sekali kayuh dua tiga pulau terlampaui”, kurang lebih begitu pepatah Melayu menyebut. Kedua partai (PDIP dan PG), dan dengan mengkapitalisasi nama besar dan pengaruh Jokowi sebagai Presiden RI, berusaha memenangkan Pilkada Kota Medan 2020 dan beberapa pilkada serentak lainnya di seluruh Indonesia kurang lebih sebagai sebuah entry point untuk menjawab banyak hal dalam hubungan lama Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Bahwa selain sekaligus uji coba kombinasi mesin politik berganda menuju Pilpres 2024, kemungkinan besar saat ini sudah bisalah kita menyebut dua nama yang akan diusung pada Pilpres 2024 dari koalisi yang akan memimpin ini, Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Bagi PDIP sendiri tentu secara khusus hal ini dapat pula dimaknai sebagai upaya penunaian “Kesepakatan Batu Tulis” yang dulu sempat terabaikan. Bagaimana melihat Prabowo Subianto tidak amat senang dengan langkah ini? Tentu saja juga hal ini menjadi sesuatu yang dapat dimaknai sebagai upaya melanjutkan “cita-cita trah khusus Bung Karno”. Bagi Prabowo Subianto dan PG koalisi ini dalam banyak hal akan menjadi jawaban dan peluang besar atas kemerosotan respek yang begitu tajam, khususnya pada kekuatan politik pendukung yang ditinggalkannya usai Pemilu 2019, apalagi setelah menjadi anggota Kabinet Jokowi. Hanya sedikit orang dari kekuatan politik yang mendukungnya pada pilpres 2019 itu yang dengan legowo bisa menerima Prabowo Subianto tidak memilih peran sebagai pemimpin oposisi.*** Sohibul Ansor Siregar, Pengamat Politik yang juga akademisi UMSU