Bisnis Drop, PHRI Sumut Minta Relaksasi Semua Kewajiban Hotel

BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut meminta keringanan (relaksasi) berbentuk penghapusan dan penundaan atas sejumlah beban yang harus tetap mereka bayar sementara bisnis hotel dan restoran terpukul hebat akibat virus corona atau covid-19. Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Jumat (20/3/2020). Dia didampingi Sekretaris PHRI Sumut Dewi Juita Purba. Dalam laporan yang sudah dipublikasi PHRI pusat disampaikan saat ini secara nasional bisnis hotel terutama untuk okupansi di bawah 30 persen. "Akibatnya cashflow hotel pasti terganggu. Segmen pasar pemerintah bagi hotel sangat dominan di seluruh wilayah Indonesia. Jika hunian hotel menurun itu akan menggangu cash flow dan kerugian. Akibatnya kewajiban hotel ke perbankan dan ke karyawan pun akan terganggu," tuturnya. Menurutnya, cash flow sektor hotel semakin menyusut sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban kepada perbankan, pajak (pajak pemerintah pusat, pajak & retribusi daerah), iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan dan biaya operasional (gaji karyawan, supplier bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain). "Kemampuan kita melemah dengan kemungkinan gagal bayar bila pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk mengantisipasinya," kata dia. Atas kondisi itu BPD PHRI Sumut meminta keringanan untuk beberapa hal. "Pertama kita meminta keringanan pembayaran listrik. Bisa saja dengan penundaan pembayaran. Atau dikompensasikan, ketika situasi sudah normal bisa kita cicil. Kalau pemakaian listrik ini tetap ada. Mau sepi bagaimana pun ya hotel tetap harus menggunakan listrik," jelasnya. Kedua meminta pembebasan pembayaran iuran BPJS tenaga kerja dan kesehatan. "Sebab pendapatan hotel juga terus menurun. Ini merupakan kewajiban yang rutin dan harus dibayar setiap bulan," jelasnya. Ketiga, meminta pembebasan pembayaran pajak daerah, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, retribusi sampah, PBB serta semua kewajiban rutin dari sisi retribusi, kata Denny S Wardhana. Keempat, dalam pertemuan di Kadin juga diwacanakan agar hotel mendapat keringanan kewajiban dari bank. "Ya saat pertemuan dengan Kadin diusulkan keringanan pembayaran kewajiban ke bank satu sampai tiga tahun," jelasnya. Dia mengatakan PHRI juga sudah mngirimkan surat ke berbagai stake holder termasuk Pemko, BPJS tenaga kerja dan kesehatan, PDAM, PGN untuk meminta penghapusan dan penundaan atas semua kewajiban hotel dan restoran yang ada di Sumut.[R]


BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut meminta keringanan (relaksasi) berbentuk penghapusan dan penundaan atas sejumlah beban yang harus tetap mereka bayar sementara bisnis hotel dan restoran terpukul hebat akibat virus corona atau covid-19. Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Jumat (20/3/2020). Dia didampingi Sekretaris PHRI Sumut Dewi Juita Purba. Dalam laporan yang sudah dipublikasi PHRI pusat disampaikan saat ini secara nasional bisnis hotel terutama untuk okupansi di bawah 30 persen. "Akibatnya cashflow hotel pasti terganggu. Segmen pasar pemerintah bagi hotel sangat dominan di seluruh wilayah Indonesia. Jika hunian hotel menurun itu akan menggangu cash flow dan kerugian. Akibatnya kewajiban hotel ke perbankan dan ke karyawan pun akan terganggu," tuturnya. Menurutnya, cash flow sektor hotel semakin menyusut sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban kepada perbankan, pajak (pajak pemerintah pusat, pajak & retribusi daerah), iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan dan biaya operasional (gaji karyawan, supplier bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain). "Kemampuan kita melemah dengan kemungkinan gagal bayar bila pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk mengantisipasinya," kata dia. Atas kondisi itu BPD PHRI Sumut meminta keringanan untuk beberapa hal. "Pertama kita meminta keringanan pembayaran listrik. Bisa saja dengan penundaan pembayaran. Atau dikompensasikan, ketika situasi sudah normal bisa kita cicil. Kalau pemakaian listrik ini tetap ada. Mau sepi bagaimana pun ya hotel tetap harus menggunakan listrik," jelasnya. Kedua meminta pembebasan pembayaran iuran BPJS tenaga kerja dan kesehatan. "Sebab pendapatan hotel juga terus menurun. Ini merupakan kewajiban yang rutin dan harus dibayar setiap bulan," jelasnya. Ketiga, meminta pembebasan pembayaran pajak daerah, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, retribusi sampah, PBB serta semua kewajiban rutin dari sisi retribusi, kata Denny S Wardhana. Keempat, dalam pertemuan di Kadin juga diwacanakan agar hotel mendapat keringanan kewajiban dari bank. "Ya saat pertemuan dengan Kadin diusulkan keringanan pembayaran kewajiban ke bank satu sampai tiga tahun," jelasnya. Dia mengatakan PHRI juga sudah mngirimkan surat ke berbagai stake holder termasuk Pemko, BPJS tenaga kerja dan kesehatan, PDAM, PGN untuk meminta penghapusan dan penundaan atas semua kewajiban hotel dan restoran yang ada di Sumut.