Pertemuan kedua Anti Corruption Working Group (ACWG) akan berlangsung mulai hari ini, 5 Juli hingga 8 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Pertemuan Tingkat Tinggi ini dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) Firli Bahuri.
Firli Bahuri dalam tersebut mengatakan Indonesia selaku presidensi G20 mengangkat 4 isu prioritas yang diharapkan dapat menyepakati hasil akhir.
Isu prioritas pertama yakni peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Hasil akhir yang diharapkan dari hal ini yakni adanya prinsip yang tinggi tentang peningkatan peran audit dalam penanggulangan korupsi.
Ini akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20. Dengan adanya HLP ini, diharapkan akan mendorong dan memperkuat peran Lembaga audit publik maupun swasta, termasuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sedangkan Isu prioritas kedua yakni Peningkatan Pendidikan Anti Korupsi dan Peran Serta Masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah Compendium of Good Practices on Public Participation and Anti-Corruption Education (Ringkasan Praktik Baik Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Antikorupsi)
“Dengan disepakatinya dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi yang dapat digunakan untuk Indonesia maupun negara G20 lainnya bahkan negara non G20,” kata Firli.
Isu prioritas ketiga yakni kerangka Regulasi dan Supervisi Peran Profesi Hukum pada Pencucian Uang Hasil Korupsi. Hasil akhir yang diharapkan berupa Compedium untuk meningkatkan awareness dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Sedangkan isu prioritas ke empat yakni Mitigasi Resiko Korupsi pada Sektor Energi Terbarukan.
“Isu ini merupakan isu baru yang digagas oleh Indonesia. Dengan mulai dibahasnya pada ACWG diharapkan dapat membantu Negara-negara yang sedang melakukan transisi energi, untuk memetakan potensi-potensi korupsi pada sektor energy terbarukan melalui studi kasus,” ungkap Firli.
Selain deliverables pada empat prioritas tersebut, Keketuaan Indonesia di G20 tahun 2022 juga akan menghasilkan Accountability Report yang berisi implementasi dari komitmen yang disepakati pada Presidensi sebelumnya. Accountability Report kali ini mengakomodir dua issue yaitu pemberantasan korupsi terkait bea cukai dan pemberantasan korupsi dalam sektor olah raga.
© Copyright 2024, All Rights Reserved