Berfungsi Mereduksi Banjir Ibu Kota, Menko Airlangga Dorong Penyelesaian Bendungan Sukamahi

Progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor telah mencapai 75%. Pembangunan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia itu ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan dry dam tersebut. Dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3, bendungan ini nantinya mampu mereduksi banjir Ibu Kota Jakarta sebesar 12 m3/detik saat beroperasi.

“Bendungan Sukamahi ini punya peran strategis, baik dalam perspektif mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga saat meninjau pelaksanaan pembangunan PSN Bendungan Sukamahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bogor, Kamis (3/6).

Menko Airlangga berpesan agar usaha mitigasi bencana banjir ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

“Kita telah menetapkan bersama bahwa salah satu rekomendasi kebijakan Dewan SDA Nasional adalah terkait upaya penyusunan strategi, program, dan kegiatan pengurangan risiko banjir,” terangnya.

Airlangga juga menggarisbawahi bahwa Kementerian/Lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu. Langkah tersebut perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua KPPIP menerangkan ada 201 proyek dan 10 program dalam PSN yang akan diselesaikan hingga tahun 2024, dengan nilai investasi lebih dari Rp4.817,7 triliun.

Pembangunan Bendungan Sukamahi yang merupakan PSN sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2021 bersama 12 bendungan lainnya. Bendungan-bendungan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan peningkatan irigasi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan food estate.

“Saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, namun di kemudian hari akan dikembangkan di provinsi lain setelah Perpres tentang Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.

Menko Perekonomian mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu memberi arahan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat meningkatkan daya ungkit perekonomian.

“Demikian pula dengan pembangunan Bendungan Sukamahi ini, saya harapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal,” tegasnya.

Tak lupa pula, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta seluruh pihak terkait baik Kementerian/Lembaga lainnya, BUMN, swasta, dan masyarakat di sekitar bendungan yang terus berusaha mempercepat pembangunan Bendungan Sukamahi ini.