Berbiaya Rp 5 Miliar Lebih, DPRD Medan Ingatkan Jangan Ada Pungli di Event Ramadhan Fair

Setelah absen akibat pandemi covid-19, Ramadhan Fair akan kembali mewarnai bulan suci Ramadhan 1444 H atau Tahun 2023 ini.

Even tersebut akan digelar pada tiga lokasi, yakni di Taman Sri Deli, Halaman Istana Maimun dan Lapangan Rengas Pulau.

Berkaitan dengan hal ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak terkait lainnya agar tidak melakukan pungutan liar ((pungli).

"Jangan sampai ada pungli yang merusak suasana kedamaian di bulan Ramadhan," kata Anggota Komisi III DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, Kamis (16/3/2023).

Legislator PKS ini khawatir adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan event ini sebagai ajang bisnis dengan melakukan praktik jual beli lapak maupun stand. Karena dikabarkan, pada ajang Ramadhan Fair sebelumnya, ada oknum yang 'membisniskan' stand maupun lapak dengan harga Rp 2-3 juta kepada pedagang.

"Kita harapkan pada Ramadhan Fair tahun ini tidak ada lagi pungli. Pemko Medan telah menganggarkan dalam APBD untuk kegiatan ini dan pemenang tendernya PT Angsamas Ratu Tama dengan pagu senilai Rp 5.035.221.960. (5 miliar lebih). Jadi kita ingatkan lagi, jangan ada pungli dalam bentuk apapun, jangan ada jual beli stand dan kami minta juga agar lebih diutamakan UMKM setempat,"harapnya.

Kembali Dhiyaul mengingatkan, Ramadhan Fair merupakan sarana bagi warga kota untuk mensyiarkan ibadah bulan ramadhan sekaligus memberikan kesempatan kepada usaha mikro di Kota Medan untuk meningkatkan omsetnya selama bulan ramadhan.

"Tentunya yang UMKM yang terlibat adalah yang membutuhkan bantuan agar naik kelas. Kita juga berharap kegiatan ramadhan hendaknya mampu mewujudkan suasana khusyuk dalam beribadah. Suasana yang religius harus nampak dalam setiap acara di ramadhan fair. Sehingga siapapun yang hadir semakin bertambah kecintaannya kepada Islam dan ummat Islam," jelasnya.

"Ini kesempatan kepada usaha mikro untuk berdagang disana dan tidak diminta bayaran. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran masyarakat untuk mendukung dan ikut melakukan pengawasan. Kita harus membudayakan hal-hal yang baik dan tidak mentolerir praktik pungli dalam bentuk apapun, apalagi jika itu akan mengganggu kenyamanan," pungkasnya.