Kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal dan juga mendapatkan perizinan usaha menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sebab, meski sudah berulang kali ditegaskan oleh Presdien Joko Widodo, namun persoalan birokrasi terkait dua persoalan tersebut masih kerap tidak terlaksana dengan baik hingga ke tingkat daerah.
Demikian disampaikan anggota DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLSumut, Rabu (7/9/2022).
“Saya kira kemudahan perizinan dalam mendirikan usaha sudah lama jadi program Presiden Joko Widod. Namun, saya melihat kebijakan soal program kemudahan ini belum diikuti para pejabat baik di tingkat pusat dan daerah,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, situasi ini sangat ironis dan menunjukkan bahwa instruksi dari kepala negara belum sepenuhnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Khusus di Sumatera Utara, menurut Zeira kemudahan untuk mendapatkan perizinan masih kerap dikeluhkan para pengusaha terutama kalangan UMKM. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat banyak yang ‘buta’ tatacara pengurusan perizinan.
“Ini yang membuat masyarakat selalu merasa dipersulit karena banyak persyaratan yang membuat mereka harus kesana kemari,” ujarnya.
Dengan kemajuan teknologi saat ini maka menurut Zeira, berbagai kemudahan yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan. Aplikasi yang membuat akses perizinan dan permodalan yang terintegrasi menjadi sebuah keharusan agar para pemohon dapat melakukan pengurusan hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada.
“Dengan kemajuan teknologi saat ini justru dapat mendukung pemangkasan birokrasi. Disaat masa-masa sulit saat ini apalagi adanya kenaikan BBM tentunya akan membuat masyarakat banyak beralih pada usaha UMKM sekedar untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved