Bawaslu Bantah Kekosongan Jabatan Terjadi di 514 Kabupaten/Kota

Kekosongan pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 kabupaten/kota, akibat tertundanya pengumuman hasil seleksi dan pelantikan, dibantah.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyatakan, kebijakan strategis diambil menaktisi kekosongan kursi pimpinan Bawaslu di 514 kabupaten/kota.

"Ada kebijakan strategis yang diambil oleh Bawaslu, agar tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Herwyn dalam keterangan tertulis kepada wartawan, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/8/2023).

Dia menjelaskan, kebijakan strategis yang dibuat Bawaslu merujuk pada ketentuan Pasal 556 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, yang pada intinya membolehkan pengambilalihan kursi pejabat yang kosong di Bawaslu kabupaten/kota oleh pimpinan di tingkat provinsi.

Selain itu, Herwyn mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf e UU Pemilu, yang isinya menyatakan pengambilalihan tugas Bawaslu Kabupaten/kota oleh Provinsi setelah mendapat pertimbangan dari Bawaslu RI, tetapi jika disebabkan sanksi atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

"Perintah pelaksanaan tugas tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu sementara waktu itu tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang terbit tanggal 15 Agustus 2023," papar dia.

Berdasarkan surat itu, Herwyn memastikan informasi kekosongan jabatan yang mengemuka tidak terjadi, sehingga tugas pengawasan di tingkat kabupaten/kota tetap berjalan.

"Perintah tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar pertimbangan hukum Bawaslu bagi Bawaslu Provinsi dalam mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk sementara waktu dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu," pungkasnya.